LAPAR: Bawaslu Lupa Induknya, Anak Durhaka

Ringkasan Berita:

• Peran Bawaslu dalam menjaga demokrasi yang sehat, belum terlihat jelas.
• Fungsi pengawasan Bawaslu terhadap praktik politik uang sangat perlu dimaksimalkan.
• Beberapa pentebab 'Mazhab' pengawasan Bawaslu tidak berjalan efektif.
• Bawaslu diibaratkan anak durhaka, nyaris tak paham bahwa induknya adalah 'politik'. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bawaslu Kota Makassar menggelar diskusi penguatan pengawasan kelembagaan dengan melibatkan berbagai kalangan termasuk organisasi masyarakat sipil.

Diskusi itu berlangsung di kantor Bawaslu Kota Makassar, Jl Letjen Hertasning, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Senin (3/11/2025).

Mengusung tema "Optimalisasi peran Stakeholder Pengawasan Partisipatif menuju Penguatan Struktur Kelembagaan Penyelenggara Pengawas Pemilu"

Forum diskusi itu dibuka Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli.

Dalam sambutannya, Mardiana, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan evaluasi terhadap kerja-kerja pengawasan Bawaslu selama ini. 

"Nantinya akan kami jadikan sebagai rujukan dalam memberi masukan. Misalnya penanganan pelanggaran apakah masih ada yang harus diperbaiki," ujarnya. 

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah berharap para peserta diskusi kembali mengembangkan pengetahuan tersebut di lingkungan kerja masing-masing. 

"Kita berharap isu itu bisa berangkat dari teman-teman itu bisa menyebarkan ke seluruh warga kota Makassar," harapnya.

Dua narasumber yang dihadirkan, pengamat politik dari Unhas, Muh Iqbal Latif dan Ketua Dewan Pengawas Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (Dewas LAPAR), Abdul Karim.

Muh Iqbal Latif, menilai peran Bawaslu dalam menjaga demokrasi yang sehat, belum terlihat jelas.

"Seolah-olah demokratis tetapi sebenarnya tidak demokratis. Yang ada hanya demokrasi prosedural. Esensi demokrasi tidak muncul," ungkapnya.

Fungsi pengawasan Bawaslu terhadap praktik politik uang di mata Muh Iqbal Latif, masih sangat perlu dimaksimalkan.

Jika pengawasan atas praktik 'many politic' itu kian diperketat dan ditindak tegas, maka dengan sendirinya kepercayaan publik terhadap Bawaslu akan meningkat.

"Kenapa bisa menurun, karena banyak sekali hal-hal yang muncul adalah ketidak demokrasian itu sendiri, misalnya politik uang," ujarnya.