Wahdania, RW yang Tak Tinggal Diam Saat Warganya Kehilangan Bansos

Hal yang paling menyakitkan, menurutnya, adalah ketika keluarga miskin ekstrem yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan justru terhapus dari data hanya karena salah satu anggota keluarga adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai pemerintah berstatus P3K.

“Biarpun dia tinggal di rumah tidak layak huni, makan seadanya, kalau ada PNS atau P3K dalam satu KK, bantuannya langsung terhapus. Tidak bisa apa-apa,” ujarnya. 

Meski keputusan akhir tetap berada di tangan Kementerian Sosial, Wahdania berkomitmen tidak tinggal diam.

Ia terus mendampingi warga dalam proses verifikasi data, mendatangi kelurahan hingga kecamatan untuk mengawal langsung pengajuan dan pengecekan ulang.

“Saya ini bukan cuma petugas, tapi juga bagian dari mereka. Jadi saya tidak mau kalau warga saya dibiarkan bingung sendiri. Saya selalu usahakan mereka dapat kejelasan,” tuturnya.

Wahdania menyadari bahwa tugasnya bukan hanya administratif, tetapi juga sosial.

Ia menjadi tempat curhat, penghubung harapan, sekaligus perpanjangan tangan pemerintah yang harus mampu menjawab keluh kesah masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan sistem dan syarat administratif yang kerap membingungkan warga, Wahdania hadir menjadi figur penengah berusaha menjembatani aturan yang kadang tak berpihak, dengan kondisi nyata masyarakat yang sering kali berada di ambang kesulitan.

“Kita tidak bisa ubah aturan, tapi kita bisa dampingi mereka agar tetap semangat dan tidak merasa sendiri,” pungkasnya.(*)