Bangun Budaya Taat Hukum dari Lorong Kota, Pemkot Makassar Libatkan Pjs RT/RW Edukasi Warga

TRIBUN-TIMUR.COM - Penjabat sementara (Pjs) Ketua RT dan RW di Kota Makassar diminta berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Peran tokoh lingkungan dinilai krusial sebagai ujung tombak edukasi hukum di tingkat paling dasar.

Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kota Makassar, Akhmad Namsum, saat membuka kegiatan Edukasi Hukum kepada Masyarakat dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum di Hotel Golden Tulip, Jalan Hasanuddin, Sabtu (4/10/2025).

Kegiatan ini digelar oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar dan diikuti oleh puluhan Pjs RT/RW dari berbagai kecamatan.

Dalam paparannya, Akhmad Namsum menegaskan bahwa hukum adalah fondasi utama peradaban.

Tanpa tegaknya hukum, masyarakat akan kehilangan arah dan rentan terjebak dalam konflik serta ketidakadilan.

"Namun, hukum yang baik saja tidak cukup. Tanpa kesadaran masyarakat untuk menaati hukum, maka aturan hanya menjadi tulisan di atas kertas," kata mantan Kepala BKPSDMD Kota Makassar ini.

Ia menekankan bahwa kesadaran hukum tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum.

Menurutnya, hal itu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk para ketua RT dan RW sebagai perpanjangan tangan pemerintah di lingkungan masing-masing.

“Melalui edukasi hukum ini, kita ingin RT dan RW dapat membekali warganya dengan pemahaman yang benar tentang aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara,” ujarnya.

Akhmad menyebut, persoalan hukum di tengah masyarakat semakin kompleks.

Mulai dari sengketa tanah dan warisan, masalah perdata dan pidana, kekerasan dalam rumah tangga, hingga penyalahgunaan narkoba.

Tak hanya itu, perkembangan teknologi digital juga menambah daftar tantangan hukum.

Penipuan online, ujaran kebencian di media sosial, serta pelanggaran privasi menjadi masalah baru yang sering terjadi namun belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

“Semua persoalan ini tidak cukup hanya ditangani dengan pendekatan represif. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran hukum dari tingkat paling dasar,” katanya.