DPRD Sulsel Soroti Kelangkaan Obat Rumah Sakit, Desak Transparansi Pengelolaan Dana BLUD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – DPRD Sulsel menyoroti persoalan kelangkaan obat yang masih terjadi di sejumlah rumah sakit daerah.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ungkap masalah kelangkaan obat seharusnya tidak boleh terjadi. 

Pasalnya, setiap rumah sakit daerah telah memiliki dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kebijakan ini bisa dikelola langsung untuk menjamin kebutuhan pelayanan dasar pasien.

Demikian disampaikan Legislator Partai Demokrat, Fadriaty dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Kantor BMBK Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Jumat (12/9/2025) siang.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, memimpin jalannya sidang. 

Hadir Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Sekda Jufri Rahman, serta para legislator.

Fadriaty menekankan, dibutuhkan pengelolaan BLUD yang lebih efektif.

"Masalah kelangkaan obat di rumah sakit harus segera diatasi karena dana BLUD seharusnya bisa dikelola langsung pihak RS masing-masing,” tegas Fadriaty.

Fadriaty juga menyentil capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) rumah sakit daerah. 

Hingga September 2025, rata-rata realisasi sudah melampaui 60 persen.

Sedangkan ada rumah sakit yang berhasil menembus 80 persen lebih.

Kondisi itu menurutnya harus menjadi dasar peningkatan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana rumah sakit.

Dengan capaian yang cukup tinggi, seharusnya rumah sakit mampu meningkatkan kualitas layanan.

"Transparansi penggunaan anggaran, termasuk dana BLUD, mutlak diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan,” tambahnya.

Selain kelangkaan obat, politisi Demokrat itu juga memberikan sejumlah catatan khusus.

Di antaranya, belanja modal Rp2 miliar di RS Haji yang masih perlu dijelaskan secara rinci peruntukannya.

Kemudian, anggaran Rp11 miliar di RS Dadi yang juga masih butuh penjelasan detail penggunaannya.

Fadriaty turut menyoroti transparansi penggunaan dana Rp8 miliar di RS Labuang Baji.

Ia juga mendesak peningkatan pelayanan di RS Sayang Rakyat agar masyarakat mendapatkan layanan sesuai harapan.

Tidak hanya itu, Fadriaty juga meminta agar penambahan Rp2 miliar pada UTD Transfusi Darah dari SILPA diarahkan dengan tepat sasaran.

Dana tersebut harus benar-benar digunakan sesuai kebutuhan utama.

Selain itu, Lapkesda juga diminta mendapat perhatian dalam pengembangan Klinik DPRD Sulsel.

Tak kalah krusial, ia mendesak penyelesaian pembayaran dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. 

Penundaan pembayaran disebut telah merugikan pasien yang membutuhkan layanan kesehatan maksimal.

"Keterlambatan pembayaran dana sharing BPJS berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan. Dampaknya terlihat dari turunnya grade layanan di berbagai rumah sakit kabupaten dan kota se-Sulsel," jelasnya.

Ia pun meminta Pemprov Sulsel segera menuntaskan pembayaran dana BPJS Kesehatan.

Hal ini dilakukan agar tidak lagi ada penurunan kualitas layanan rumah sakit.

Terlebih pasien adalah pihak yang paling dirugikan jika masalah ini terus dibiarkan," pungkasnya.

Terpisah, Andi Sudirman meminta jajarannya agar tidak menunda pelaksanaan program.

Menurutnya, tahapan evaluasi perubahan APBD 2025 yang telah selesai harus segera ditindaklanjuti dengan kerja nyata.

Terlebih, realisasi program pembangunan tidak boleh ditunda mengingat sisa waktu semakin singkat.

“Setelah tahapan evaluasi selesai, saya menekankan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk segera bergerak aktif melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,” ujar Andi Sudirman.

Ia menekankan, kerja cepat, cermat, dan penuh tanggung jawab mutlak diperlukan.

Tujuannya agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat Sulsel.

"Diperlukan agar setiap anggaran yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.(*)