Gedung DPRD Terbakar, Dinas PU Makassar Ajukan Bantuan ke KemenPU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar sedang menyiapkan dokumen pengajuan bantuan rehabilitasi Gedung DPRD Makassar.

Permohonan ini merupakan respons atas insiden pembakaran Gedung DPRD Makassar, Jumat (29/8/2025).

Kondisi bangunan dinilai tak layak digunakan untuk aktivitas perkantoran dan pelayanan publik.

Proposal bantuan ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan disusun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar.

Kepala Dinas PU, Zuhaelsi Zubir, menyampaikan Gedung DPRD Makassar termasuk kantor terdampak bencana sosial.

Pihaknya masih berkoordinasi dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan.

“Saat ini kami sedang menyiapkan beberapa dokumen teknis sebagai pendukung surat permohonan rehabilitasi kerusakan bangunan Gedung DPRD ke Kementerian PU,” ucap Zuhaelsi kepada Tribun Timur, Kamis (4/9/2025).

Dokumen teknis yang disiapkan meliputi as-built drawing, spesifikasi teknis, dan Detail Engineering Design (DED) bangunan eksisting.

As-built drawing menggambarkan kondisi aktual di lapangan.

Spesifikasi teknis berisi uraian material, peralatan, metode kerja, dan standar mutu pembangunan.

Dokumen ini menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan sesuai standar.

DED merupakan desain teknis lengkap sebelum pembangunan dimulai.

Isinya mencakup gambar detail, perhitungan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, serta rencana anggaran biaya (RAB).

Baca juga: Gedung DPRD Sulsel Akan Diperbaiki, Pemprov Siapkan DED di APBDP 2025

Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli, menyebut pemerintah pusat melalui Kementerian PU akan membantu rehabilitasi gedung yang terbakar.

Informasinya, sekitar Rp900 miliar disiapkan Kementerian PU untuk memperbaiki fasilitas umum dan gedung pemerintahan di seluruh Indonesia.

Zulkifli berharap Makassar mendapat alokasi bantuan, mengingat kondisi Gedung DPRD tak layak digunakan.

“Kita belum tahu berapa anggaran pastinya yang diberikan, tapi kami minta Dinas PU mengirim proposalnya ke kementerian,” katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, menyampaikan pendataan kerusakan sedang dilakukan.

Selain Gedung DPRD Makassar, DPRD Sulsel juga mengalami kerusakan parah.

“Pemprov Sulsel sedang menyiapkan langkah administratif dan teknis berupa pendataan kondisi kerusakan, penyusunan usulan, dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar bantuan ini dapat segera terealisasi secara tepat sasaran,” kata Jufri kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

Pemprov masih menghitung total kerugian.

Tak hanya gedung, dokumen pemerintahan juga ikut terbakar.

“Itu aset besar dan bersejarah. Kita libatkan tim appraisal independen,” lanjutnya.

Jufri menjelaskan, kerugian fisik bisa ditaksir melalui proses appraisal, yakni penilaian nilai ekonomi suatu objek berdasarkan standar dan metode tertentu.

Appraisal digunakan untuk menentukan nilai wajar aset, baik untuk jual beli, pembiayaan, maupun asuransi, dan harus dilakukan oleh penilai profesional.

Fokus penanganan saat ini adalah pengamanan aset dan mitigasi dampak.  (*)