Prof Pangerang Moenta: Sumber Masalah Bangsa Ada pada Ekonomi dan Demokrasi Liberal

Ia menegaskan, akar masalah bangsa ini tetap pada ketimpangan ekonomi dan praktik demokrasi liberal. 

“Kalau ekonomi diperbaiki dan demokrasi kita dikembalikan ke jalurnya, hukum akan otomatis lebih berdaya," jelasnuya.

"Kalau tidak, hukum hanya jadi korban dari kebijakan besar yang salah arah, sehingga lahirlah ketidakadilan dan diskriminasi,” tambah dia.

Ia meminta permasalahan ekonomi diperbaiki dan masalah demokrasi di Indoensia harus di tinjau kembali.

"inilah yang mempengaruhi ke hukum sehingga hukum tidak berdaya sehingga timbul ketidak adilan, diskriminasi dan seterusnya, hukum ini hanya dampak dari kebijakan besar tadi ekonomi dan demokrasi," jelasnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Arismunandar, menyoroti gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di seluruh wilayah di Indonesia. 

Ia menilai akar masalah bukan hanya soal aksi jalanan, tetapi lebih dalam terkait keadilan sosial, ekonomi, dan perilaku elit politik yang dinilai tidak berempati kepada rakyat.

Dari 20 orang yang diamankan dalam aksi di Makassar, hanya dua yang berstatus mahasiswa. 

Artinya, mayoritas peserta aksi bukan dari kalangan mahasiswa. Ini menunjukkan persoalan yang lebih luas, bukan hanya gerakan kampus,”katanya.

Ia menilai fenomena yang terjadi bukanlah krisis politik seperti 1998, melainkan dipicu oleh ketidakadilan sosial-ekonomi. 

Salah satunya adalah kesenjangan penghasilan antara elit politik dan rakyat pekerja. 

“Bayangkan, gaji dan tunjangan pejabat bisa sepuluh kali lipat lebih besar dibandingkan buruh atau guru. Bahkan guru dan dosen disebut sebagai beban negara, sementara elit politik bebas menerima tunjangan besar. Ini melukai rasa keadilan rakyat,” ungkapnya.

Prof Arismunandar juga menyinggung peristiwa penjarahan rumah Menteri Keuangan dan gedung DPR yang menjadi sasaran. 

Menurutnya, hal itu menunjukkan kuatnya faktor ekonomi dalam memicu aksi. 

“Kalau bukan soal ekonomi, rumah Menteri Keuangan tidak akan diserang. Belum lagi tuntutan buruh terkait upah minimum 2026, isu perampasan aset koruptor,” uajrnya.