Prof Pangerang Moenta: Sumber Masalah Bangsa Ada pada Ekonomi dan Demokrasi Liberal

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR – Guru Besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Pangerang Moenta, menegaskan bahwa persoalan bangsa saat ini berakar pada ketimpangan ekonomi yang diperparah oleh praktik demokrasi liberal-kapitalistik. 

Hal itu disampaikan usai kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini di Indoensia.

Diamana, aksi penjarahan, pembakaran fasilitas umum dan demonstrasi tak berujung membuat masyarakat menjadi was-was

Hal itu disampaikan dalam Dialog Forum Dosen dengan tema 'Pemulihan Bangsa' di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Rabu (3/9/2025).

Hal itu ia sampaikan dalam Forum Dosen Insan Cita yang membahas tema pemulihan bangsa.

“Sesuai temanya, kalau kita bicara pemulihan, berarti negara kita memang sedang tidak sehat. Dari forum dosen insan cita, disimpulkan bahwa sumbu persoalan kita adalah ketimpangan ekonomi yang ditopang oleh ketidakadilan dan inkonsistensi,” kata Prof Pangerang.

Mengutip teori Robert Segment, Prof Pangerang menyebut solusi harus dimulai dari akar masalah. 

“Kalau sumbunya ekonomi, maka harus ada kebijakan ekonomi yang lebih baik. Hukum itu bagian terakhir. Sebelum hukum, yang lebih mendasar adalah sistem demokrasi kita,” ungkapnya.

Ia menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang dinilai jauh dari semangat sila keempat Pancasila. 

“Kita ini lebih mempraktikkan demokrasi liberal-kapitalistik yang bermodal selalu menang dalam pemilu, sehingga wajar setelah terpilih mereka melupakan rakyat. Akhirnya, Pancasila tidak pernah lagi kita singgung ketika bicara demokrasi,” uajrnya.

Menurutnya, sistem pemilu terbuka semakin memperkuat dominasi modal dalam politik. 

Artinya, kata dia, yang terpilih adalah mereka yang paling banyak suara, dan suara itu umumnya dikuasai yang punya modal besar. 

"Di sinilah pakar harus merumuskan kebijakan baru agar bisa diperbaiki,” kata dia.

Prof Pangerang juga mengingatkan kembali gagasan Presiden Prabowo tentang penguatan lembaga perwakilan ke daerah masing-masing.

"Kalau ini dijalankan, lokalisasi masalah bisa diperkecil. Tidak semua dilepas ke masyarakat yang akhirnya terjebak money politics dan kampanye hitam,” ungkapnya.