DPRD Makassar Dibakar
Jufri Rahman Ingat September Berdarah di Makassar 28 Tahun Silam Karena Demo Rusuh 30 Agustus 2025
"Tadi malam, jam 4 baru pulang temani Pak Gub, Bu Ketua DPRD, pangdiv dan beberapa jenderal, tenangkan massa dan pantau situasi dari AAS Building
MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -- Demo rusuh berujung pembakaran dua gedung parlemen di Makassar, Sabtu (30/8/2025) dini hari, memantik kenangan pahit 28 tahun silam, Dr M Jufri Rahman (59).
Kenangan Sekretaris Provinsi Sulsel itu adalah insiden terbunuhnya, Anni Mujahidah Rasunnah (9 tahun), di dekat pasar Pabaeng-baeng, selatan Makassar, Senin 15 September 1997 silam.
Pelakunya, Benny Karre (25 tahun).
Ia bujangan dengan status pasien ODGJ rawat jalan RS Dadi.
Esoknya, Benny tewas digerduk massa.
Dua hari setelahnya, rusuh SARA meledak, dan meluas.
Setidaknya 1.471 ruko di 5 kecamatan kota hangus dan rusak. Emosi massa tak terbendung.
Sekitar 77–80 unit mobil dan 168 motor hangus dibakar.
Lima korban jiwa, 13 luka, 133 warga dan mahasiswa diterungku.
Untuk menenangkan massa, pasukan Gegana Brimob Kelapa Dua, berikut 20 unit motor cross diterbangkan khusus dari Halim Jakarta ke Makassar.
Hampir dua pekan, otoritas keamanan kota memberlakukan ‘Jam Malam’.
Usai Isya, Makassar sudah sepi.
Publik di Makassar mengenang rusuh SARA itu dengan frasa "September Berdarah.
"Ketegangan tadi malam, hingga pagi ini, saya langsung ingat bagaimana Pak Palaguna (Zainal Basri Palaguna, Gubernur Sulsel 1993-2003) begitu tenang, koordinasi spontan dengan pangdam, kapolda, walikota, ketua DPRD dan semua elemen masyarakat," ujar Jufri Rahman, kepada Tribun, di kediaman dinasnya, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, Sabtu (30/8/2025) pagi.
Pagi itu, Pak Sekda belumlah tidur nyenyak.
"Tadi malam, jam 4 baru pulang temani Pak Gub, Bu Ketua DPRD, pangdiv dan beberapa jenderal, tenangkan massa dan pantau situasi Makassar dari AAS Building,” ujarnya.
Mata mantan Kepala Humas dan Biro Protokol Pemprov Sulsel itu itu memang masih sayu dan merah.
Toh, dengan semangat Jufri menceritakan pengalamannya saat jadi "ajudan" melekat HZB Palaguna.
"Pengalaman dampingi Pak Palaguna, sedikit banyak saya terapkan tadi malam. Saya lihat langsung, Pak Palaguna panggil Pangdam hanya dengan sebutan, Gum, Halo Gum." ujar Jufri.
Gum adalah sapaan Palaguna untuk Mayjen TNI Agum Gumelar, Pangdam VII Wirabuana 1996-1998.
"Kebetulan, Pak Agum itu, adik tingkatnya Pak Palaguna di AMN. Kapoldanya juga, Pak (Irjen) M Sofyan Jacob (1996-1998), jadi koordinasi sangat informil tapi tetap sesuai protap penanganan situasi darurat," ujar Jufri.
Saat itu Polri belum terpisah dengan TNI. Masih dibawah komando Panglima ABRI.
Sebelum jadi gubernur 1993, Palaguna adalah Wakil
Gubernur Sulsel (1993-1996) dari Prof Ahmad Amiruddin, dan sempat setahun jadi Panglima Kodam (Pangdam) VII Wirabuana (1991-1993).
Jufri kala itu masih masih berusia 32 tahun.
Dia baru lima tahun menyelesaikan pendidikan di akademi pemerintahan dalam negeri (APDN) dan baru beberapa bulan diwisuda S1 dari STAN Makassar.
Baginya, pola dan etika koordinasi lintas pejabat level provinsi dan laporan ke pemerintah pusat kala amat membekas.
Jufri membandingkan, eskalasi isu Anni Mujahidah, mungkin berbeda. Namun konteksnya mirip. Krisis ekonomi nasional, kekecewan publik, dan kemarahan spontan warga.
Meski tambahnya, skala dampak kerusakan dua aksi anarkis itu memang berbeda.
Namun, konteks pemicu dan latar belakang aksi relatif sama.
Akumulasi kondisi ekonomi, dan kekecewaan publik atas rangkaian kebijakan dan perilaku elite nasional dan lokal.
Mantan staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB ini meminta warga Sulsel tidak anarkis saat penyampaian aspirasi.
Dia mengaku bisa memahami kondisi ekonomi yang sementara terpuruk. Namun, mari juga kita menghargai upaya baik dari presiden Prabowo dan menteri-menterinya.
“Jangan karena kita kecewa dan masalah bangsa ini, sehingga kita membakar rumah kita sendiri,” ujar Jufri menganalogikan anarkisme massa.
Hingga Sabtu pagi itu, 2 gedung parlemen di Kota Makassar (DPRD Kota dan Provinsi) sudah jadi puing, dan bangunan rongsokan.
Tiga dari empat korban tewas adalah staf sipil negara.
Sedikitnya, 67 mobil, 50-an motor, dan puluhan fasilitas publik dirusak massa.
Hingga, Senin (1/9/2025) atau tiga hari pascainsiden, kerugian fisik mendekati angka Rp 680 miliar.
Sebagian besar dari hancurnya 2 gedung DPRD.
Hingga Selasa (2/9/2025) pagi, Makassar tercatat 8 korban.
Empat korban meninggal dunia.
Ada 4 luka masih menjalani perawatan intensif di 3 rumah sakit, RS Grastelina Panakkukang, RS Primaya Urip, dan RS Hermina Toddopuli.
Selain korban jiwa, dua gedung parlemen (provinsi dan kota) hangus terbakar dan tinggal puing di Jl Urip Sumiharjo dan Jl AP Petttarani, Panakkukang.
BPBD Kota Makassar mencatat kerugian fisik Rp253 miliar, termasuk pembakaran dan penjarahan, 63 unit mobil dan 15 unit motor, 1 restoran cepat saji KFC, serta belasan fasilitas publik.
Direktur Lalulintas Polda Sulsel Kombes Pol Karsiman menyebut kerugian fasilitas lalulintas di Makassar akibat kerusuhan Jumat (29/8) hingga Sabtu (30/8) lalu, ditaksi mencapai Rp 1,5 miliar. (*)
BREAKING NEWS: Prabowo Subianto ke Makassar Pasca Pembakaran Gedung DPRD |
![]() |
---|
Kriminolog UNM Soroti Ketidakhadiran Polisi saat Gedung DPRD Makassar dan Sulsel Dibakar |
![]() |
---|
Jejak Karier Kapolda Irjen Rusdi Hartono, Letting Kapolri Geleng-geleng Lihat Kondisi DPRD Makassar |
![]() |
---|
Profil Irjen Rusdi Hartono Letting Kapolri Tangkap 10 Pembakar DPRD Makassar |
![]() |
---|
SAKSI KATA: 'Kami Lawan Pakai Tangan Kosong Tapi Dilempar Bom' Kisah Staf DPRD Makassar Hadapi Massa |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.