Pangdam Hasanuddin: 5.000 Prajurit Dikerahkan Amankan Sulsel, 1.000 di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Windiyatno, mengungkapkan sebanyak 5.000 prajurit TNI dikerahkan untuk pengamanan di wilayah Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat dan Tenggara. 

Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 personel disiagakan khusus di Kota Makassar.

“Kalau kami keseluruhan sekitar 5.000 orang, tapi itu untuk seluruh Sulawesi sampai ke Sulawesi Tenggara. Di Makassar sendiri ada sekitar seribu,” katanya saat ditemui di Fly Over, Kota Maakassar, Senin (1/9/2025).

Ia mengaku, pengamanan di Makassar melibatkan sinergi antara TNI dan Polri. 

Pihak kepolisian, kata Jendral bintang dua itu, juga fokus pada penanganan kasus jatuhnya korban dalam aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. 

“Polisi juga sama, mengamankan apa yang menjadi perhatiannya. Tadi pagi pun beliau (Kapolda) sedang melaksanakan penyidikan yang berkaitan dengan jatuhnya korban. Itu kan sesuai perintah harus ditindak secara hukum yang berlaku,” ujarnya.

Jendral Windiyatno menambahkan, aparat keamanan berkomitmen menjaga agar situasi di Makassar tetap kondusif. 

Komitmen tersebut juga telah disepakati bersama Kapolda, Forkopimda, tokoh masyarakat, ormas, perwakilan mahasiswa, hingga para rektor perguruan tinggi.

“Alhamdulillah kemarin kita sudah ada komitmen dengan Pak Kapolda, Forkopimda, tokoh masyarakat, ormas, perwakilan mahasiswa, dan rektor. Insya Allah, hari ini semua bisa berjalan aman dan baik,” jelasnya.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM), Syamry, mendesak Reformasi Polri, Tolak RUU TNI, dan Sahkan UU Perampasan Aset.

Hal itu disampaikan saat Mahasiswa UNM menggelar aksi di Fly Over, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (1/9/2025).

Syamry mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. 

Ia menilai regulasi tersebut penting sebagai senjata untuk menindak tegas para koruptor yang menjarah kekayaan negeri.

“Indonesia sudah berusia 80 tahun, tapi rakyat belum sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Kenaikan tunjangan DPR RI menjadi bukti elit meraih kemerdekaan untuk dirinya sendiri, sementara rakyat kecil justru tercekik oleh pajak,” katanya.

Syamsy juga menyinggung kenaikan PBB-P2 di berbagai daerah yang menjadi indikasi negara tidak berpihak kepada masyarakat. 

Ia menyebut, perilaku elit di DPR yang berjoget-joget dalam rapat paripurna mencerminkan watak yang jauh dari kepatutan sebagai wakil rakyat.

Selain isu ekonomi-politik, BEM UNM juga menyoroti kinerja kepolisian. 

Menurutnya, Polri perlu direformasi total. 

Ia mencontohkan berbagai peristiwa, mulai dari tragedi Kanjuruhan hingga insiden ojek online yang dilindas barakuda di Jakarta, sebagai bukti lemahnya sistem pengamanan dan maraknya tindakan represif aparat.

“Polri seharusnya mengamankan massa aksi, bukan bertindak brutal. Rentetan kejadian ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh,” ujarnya.

Syamsy turut menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto yang hanya menolak kenaikan tunjangan DPR dalam konferensi pers terakhir. 

Ia menilai, tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil jauh lebih luas, termasuk pembenahan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, BEM UNM juga menolak RUU TNI yang dinilai berpotensi mengembalikan peran militer ke ranah sipil. 

Menurutnya, hal itu membuka jalan menuju darurat militer sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru 1998.

“TNI harus kembali ke barak, bukan mengisi ruang-ruang publik. Supremasi sipil adalah cita-cita reformasi yang harus dijaga,” katanya.

Selain UU Perampasan Aset, mahasiswa juga mendesak pengesahan UU Masyarakat Adat. 

Sementara soal Polri, mereka menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebaiknya mundur dari jabatannya karena dianggap gagal menjaga keamanan dalam aksi-aksi massa.

“Pernyataan yang menyebut ‘tembak saja massa yang memasuki Mako Brimob’ sangat kami kecam. Itu jelas melanggar konstitusi. Kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, dan Kapolri seharusnya malu serta segera mundur dari jabatannya,” jelasnya.(*)