Sebut Tak Ada Penyusup Demo Mahasiswa Makassar, Pangdam XIV Hasanuddin: Mereka Punya Harga Diri

Menurutnya, langkah itu merupakan bentuk kesewenangan elit politik yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Masalahnya bukan hanya soal wacana tunjangan yang kemudian dianulir Presiden Prabowo. Tetapi persoalannya adalah sikap pemerintah dan DPR yang hanya mau memperbaiki kebijakan ketika reaksi publik sudah memuncak," ujarnya.

"Artinya, kebijakan lahir bukan karena keberpihakan pada rakyat, tetapi setelah menunggu amarah publik,” tambah dia.

Karena itu, Yusuf menegaskan tuntutan HMI MPO Cabang Makassar agar DPR dan kepolisian segera melakukan reformasi total. 

Salah satu poin penting yang mereka desakkan adalah pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Berdasarkan data yang kami kumpulkan, aparat keamanan bukan lagi menertibkan rakyat demi kenyamanan dan keadilan, melainkan justru kerap menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan. Itu sebabnya kami menuntut Kapolri saat ini untuk segera dicopot,” jelasnya.

14 poin tuntutan mahasiswa:

1. Tolak RKUHAP Bermasalah

2. Tolak Pasal Bermasalah di RUU Penyiaran

3. Cabut UU TNI dan Tegakkan Supremasi Sipil

4. Hentikan Intimidasi, Kriminalisasi, dan Represifitas Terhadap Gerakan Rakyat

5. Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

6. Tolak Penulisan Ulang Sejarah Bangsa Yang Meligitmasi Kekuasaan

7. Tolak Tarif Resiprokal AS-Indonesia

8. Tolak Proyek Strategis Nasional Yang Tidak Pro Rakyat

9. Tolak Revisi UU Pokok Agraria & Wujudkan Reforma Agraria Sejati

10. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis

11. Tolak kenaikan PBB P2 di berbagai daerah

12. Sahkan RUU Masyarakat adat dan RUU perampasan aset

13. Mendesak pemecatan anggota DPR yang terbukti korupsi dan memiliki catatan kriminal

14. Reformasi kinerja kepolisian.(*)