DPRD Makassar-Sulsel Dibakar, Ketua HMI Sulsel: Mana Aparat?

Sebagai bentuk sikap moral organisasi, HMI Badko Sulsel menyampaikan 6 Tuntutan Terbuka :
1. Mendesak pemerintah untuk transparan terhadap pengelolaan uang rakyat, dimana dalam RPJM prop/kota/kab. Unsur publik tidak pernah dipanggil
2. Mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta independen yang melibatkan akademisi, aktivis, dan jurnalis, untuk merekomendasikan evaluasi SOP penanganan aksi demonstrasi. Hal ini sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, agar tidak lagi terjadi tindakan represif dan kriminalisasi, seperti yang dialami Affan (driver ojol di Jakarta) dan seorang jurnalis di Bone.
3. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat keamanan, karena kelalaian dalam menjaga situasi telah melahirkan tragedi yang seharusnya bisa dihindari
4. Meminta gubernur sulsel Untuk tidak berdiam diri melihat persoalan yang ada. memberikan penjelasan terkait kondisi perekonomian sulsel
5. Menagih konsistensi ketum ketum partai politik di sulsel, akan janji janji kesejahteraan
6. Kapolda , Gubernur , Kajati, dan Ketua DPRD Sulsel untuk memberikan klarifikasi terhadap kejadian ini,

HMI Badko Sulsel menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh dijadikan kambing hitam dalam tragedi ini. Sebaliknya, pemerintah dan aparat harus belajar dari kearifan lokal tudang sipulung untuk membuka ruang dialog dan musyawarah dalam setiap kebijakan, agar konflik sosial tidak lagi berujung pada kekerasan dan korban.

“Tragedi ini adalah alarm keras bagi pemerintah. Jangan lagi ada kebijakan tanpa dialog. Tudang sipulung adalah jalan damai kita. Mari belajar dari darah dan air mata rakyat Makassar,” tutup Asrullah Dimas.(*)