Pemuda Luwu: Pilkada Tak Langsung Kemunduran Demokrasi

Ringkasan Berita:

• Pilkada lewat DPRD diusulkan Gerindra, PAN, PKB dan Golkar.
• Sistem Pilkada tak langsung, akan menyulitkan masyarakat dalam mengawasi proses transisi politik. 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Wacana kepala daerah dipilih DPRD menghangat lagi di pertengahan Desember 2025. 

Usul ini mengemuka setelah Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional, Sabtu (20/12/2025) lalu. 

Niat Partai Golkar ini kemudian diikuti oleh partai politik pendukung Prabowo lainnya. 

Diantaranya PKB juga PAN, termasuk juga Gerindra. 

Hasrat partai itu mengigatkan kembali kondisi politik tahun 2014, saat politikus-politikus DPR menggolkan aturan Pilkada via DPRD. 

Warga Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Edwin Yogi (27) dengan tegas menolak usulan tersebut. 

Kata dia, sistem Pilkada tak langsung, akan menyulitkan masyarakat dalam mengawasi proses transisi politik. 

"Apalagi di tengah kondisi, kepercayaan masyarakat dengan institusi DPR yang sedang menurun," bebernya kepada Tribun-Timur.com saat ditemui di Belopa, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 15.37 Wita sore. 

Baca juga: Pilkada Lewat DPRD, Penggiat Demokrasi Sulsel: Penghinaan Kedaulatan Rakyat!

Edwin menambahkan, dengan tak adanya partisipasi masyarakat, legitimasi kepada kepala daerah berkurang. 

"Jadi masyarakat tidak punya hubungan emosional dengan pemimpinnya. Ini juga jadi kemunduran demokrasi," akunya. 

Menurutnya, sistem demokrasi terbuka dengan one man, one vote sudah baik. 

Alasan partai mengubah sistem Pilkada karena ingin menekan laju money politic juga dinilai Edwin belum relevan. 

Edwin mengaku, kadungnya politik uang di tengah masyarakat, justru dimulai dari politikus itu sendiri. 

"Maka aparat penegak hukum harus mengawasi dan memberikan sanksi. Kaderisasi partai politik juga harus diperbaiki," tandasnya. 

Di level pengurus daerah Golkar Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, usul ini masih menjadi wacana. 

"Masih wacana, tetap dikembalikan pendapat seluruh daerah di kabupaten kota," jelas Wakil Ketua DPD II Golkar Luwu, Zulkifli kepada Tribun-Timur.com, Selasa (30/12/2025) sekitar pukul 11.53 Wita siang. 

Baca juga: Politisi PDIP dan Golkar Palopo Beda Sikap Wacana Pilkada Lewat DPRD

Zulkifli menilai, mengembalikan Pilkada tidak langsung mengembalikan legitimasi konstitusional DPRD sebagai perwakilan rakyat. 

Selain itu, pemilihan tidak langsung dianggap lebih efisien dibanding Pilkada dengan sistem one man, one vote. 

"Dari sisi efisiensi dan stabilitas, pemilihan melalui DPRD berpotensi menekan biaya politik yang sangat besar, mengurangi konflik horizontal di tengah masyarakat, serta meminimalkan praktik politik uang yang kerap muncul dalam Pilkada langsung," bebernya. 

Kendati demikian, sambung Zulkifli, DPRD juga tidak boleh menutup mata dengan sistem Pilkada langsung yang telah membuat partisipasi publik yang luas. 

Hal ini memperkuat hubungan emosional antara rakyat dan pemimpinnya. 

"Oleh karena itu, jika mekanisme pemilihan melalui DPRD hendak diterapkan, maka integritas, transparansi, dan akuntabilitas DPRD harus diperkuat secara serius agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan publik," ungkapnya.(*)