Anggaran Miliaran, Program BGN di Luwu Mangkrak: Aktivis Desak Evaluasi

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Enam bulan program Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, mandek.

Program prioritas nasional untuk tingkatkan kualitas gizi masyarakat itu tak kunjung menyentuh lapangan.

Kemacetan program ini memantik kekecewaan dan kritik pedas terhadap kinerja Koordinator BGN Kabupaten Luwu, Taliyya.

Ia dituding tidak profesional, kurang transparan, dan minim koordinasi dengan pemerintah daerah.

Seorang pelaksana program BGN di Luwu menyuarakan kekecewaannya.

Menurutnya, semua persiapan teknis, termasuk pembangunan dapur sehat berukuran besar, telah rampung.

Sayangnya, fasilitas itu mangkrak.

“Dapur sehat saya ukuran 25 X 20 meter. Semua prosedur sesuai SOP BGN Pusat sudah dipenuhi. Entah apa kendalanya sehingga pihak Koordinator BGN Kabupaten Luwu tidak bisa diajak komunikasi, bahkan terkesan pilih kasih,” tuturnya kepada Tribun Timur, Selasa (30/9/2025).

Konfirmasi ke Koordinator BGN Luwu Tak Direspons

Tim Tribun Timur berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Koordinator BGN Kabupaten Luwu, Taliyya, pada Selasa (30/9/2025) melalui telepon dan pesan WhatsApp.

Sampai berita ini dipublikasikan, tidak ada tanggapan yang diterima.

Sikap diam Taliyya justru memperdalam kekecewaan banyak pihak, terutama mereka yang telah menyiapkan sarana sesuai pedoman BGN Pusat.

Aktivis Minta Evaluasi, Soroti Anggaran Miliaran

Aktivis Jaringan Pemuda Pemerhati Masyarakat Luwu (JP2ML), Ismail Ishak, angkat bicara.

Ia mempertanyakan sikap koordinator BGN yang dinilai tertutup.

“Ada apa dengan sikap dari Ibu Taliyya selaku Koordinator BGN Kabupaten Luwu tapi tak bisa diajak komunikasi?” ujar Ismail.

Ia mengingatkan besarnya anggaran program ini.

“Berdasarkan informasi dari BGN, satu dapur MBG atau Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) saja bisa menyerap anggaran sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Ini bukan anggaran kecil, dan seluruhnya bersumber dari APBN. Karena itu, harus diawasi bersama,” tegasnya.

Ismail juga menyoroti dampak mandeknya BGN di Luwu.

“Tentu ini menjadi pertanyaan besar soal kinerja BGN Kabupaten Luwu. Atau jangan-jangan ada kongkalikong dalam urusan ini,” katanya.

Ismail mendesak campur tangan BGN Provinsi Sulsel dan BGN Pusat untuk evaluasi menyeluruh. “Jika tidak mampu, silakan mundur.

Jangan menghalangi program pemerintah pusat untuk rakyat,” pungkasnya.