Kenapa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Dibikin di Tamalanrea tapi TPA Ada di Antang?

Seperti yang terjadi pada PT Jakarta Propertindo, proyek tak kunjung direalisasikan, padahal prosesi peletakan batu pertama telah dilakukan pada tahun 2018. 

Kendala utama yang memberatkan jalannya proyek itu adalah persoalan pembiayaan. Pemerintah harus menanggung biaya operasional dengan hitungan Rp600 ribu per ton.

Setiap tahun, Pemprov harus mengeluarkan Rp480 miliar selama 25 tahun. 

Pada Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2018, tepat pada Bab VI pasal 15, Makassar dan 11 rencana PLTSa lainnya  juga harus mengeluarkan tipping fee sebesar Rp500 ribu per ton.

Kebutuhan produksi PLTSa setiap hari mencapai 1.300 ton, artinya 650 juta per hari atau Rp234 miliar per tahun APBD akan terkuras untuk mengatasi sampah. 

Reputasi buruk PLTSa juga bisa dilihat di Puri Cempo, Surakarta.

Anggota Nexus3 Foundation, Annisa Maharani membeberkan, tak cukup setahun proyek ini beroperasi, keluhan masyarakat sekitar mulai ramai. 

Kegiatan operasional PLTSa diprotes karena memunculkan kebisingan, asap, dan berdampak buruk bagi kesehatan warga sekitar.

Sejumlah catatan serius ditemukan dalam operasional PLTSa Putri Cempo.

Temuan-temuan ini menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai standar pengelolaan lingkungan maupun ketentuan teknis fasilitas pengolahan sampah modern.

Menurut Annisa, di Makassar, potensi bahaya serupa berpeluang terjadi jika pelaksanaan PLTSa tak sesuai prosedur.

Pengelolaan yang tidak memenuhi standar bukan hanya berisiko mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan efektivitas proyek pengolahan sampah itu sendiri.

Hal sama terjadi di PLTSa Benowo, Surabaya. Annisa memaparkan, warga telah merasakan dampaknya.

Berdasarkan data Puskesmas Benowo, kasus infeksi saluran pernapasan akut 

(ISPA), khususnya terhadap anak, meningkat signifikan dari tahun 2020 ke 2021.