Provinsi Luwu Raya
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Panggil Kepala Daerah Se-Luwu Raya, Imbas Desakan Pemekaran?
Sepekan terakhir demo menuntut pemekeran Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu terjadi di beberapa kabupaten.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Alfian
Luwu Raya memang memanas di Januari 2026 ini.
Gerakan masyarakat hingga elit politik membara menuntut Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya.
Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel Hasbi Syamsu Ali menilai pencabutan moratorium DOB bukanlah hal sulit.
Dirinya yakin suara dari Luwu Raya bisa menggerakkan pencabutan moratorium DOB.
"pertanyaan sekarang Pemerintah bersandar moratorium. Moratorium ini bukan sebuah keputusan hanya pernyataan. Sehingga bisa kapan saja dibuka berdasarkan kebutuhan dan kondisi. Ini kita perjuangkan seperti itu," ujar Hasbi Syamsu Ali saat dihubungi Tribun-Timur.com pada Rabu (28/1/2026).
Baca juga: Sekda Sulsel: Pemekaran Luwu Raya Bisa Jalan Meski Moratorium DOB
Hasbi Syamsu Ali menyebut gerakan dari Luwu Raya bagian dari hak sebagai warga negara.
Suara pemekaran ini diklaim sudah mendapat dukungan berbagai pihak.
"Pergerakan dari Luwu ini adalah hak. Ini menimbulkan sorotan di pusat, pergerakan yang dilakukan adek-adek kita. Kita di Luwu Raya kompak. Ini pergerakan saya sebut pergerakan semesta. Karena pemerintahn, rakyat, tokoh hingga komunitas bergabung. Akibat dari pada itu ditanggapi oleh anggota DPR," tutupnya.(*)
| Setahun Disusun, Naskah Akademik Provinsi Luwu Raya Akhirnya Rampung |
|
|---|
| Ketua Komisi II DPR RI Minta Kajian DOB Luwu Raya Dibuat Lebih Objektif |
|
|---|
| Komisi II DPR RI Kumpul Kepala Daerah Se-Luwu Raya di Rujab Gubernur Sulsel Bahas Pemekaran |
|
|---|
| Pemekaran Luwu Raya, PT Vale Tetap Patuh Aturan dan Jalankan Program Pemberdayaan |
|
|---|
| Dirjen Otda Sebut 370 Draft DOB Menumpuk, Luwu Raya Belum Pasti 2026 |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260129-Irwan-Bachri-Syam.jpg)