Gubernur Sulsel Andi Sudirman Panggil Kepala Daerah Se-Luwu Raya, Imbas Desakan Pemekaran?

Ringkasan Berita:

• Sepekan terakhir demo menuntut pemekeran Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu terjadi di beberapa kabupaten.
• Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel mengundang wali kota Palopo, bupati Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur bertemu di Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kepala Daerah se-Luwu Raya kumpul di Rujab Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jl Sungai Tangka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada Kamis (29/1/2026).

Sekitar pukul 19.35 wita, satu per satu kepala daerah berdatangan.

Mulai dari Wakil Wali Kota Palopo Akhmad Syafruddin.

Tak lama berselang, Wali Kota Palopo Naili Trisal tiba mengenakan batik dan hijab berwarna hitam.

Di belakang mobil dinas Wali Kota Palopo, ada Bupati Luwu Patahuddin.

Patahuddin datang dengan mengenakan batik dan peci hitam.

Selanjutnya datang Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam.

Pukul 19.53, Bupati Luwu Utara Andi Abdullah Rahim tiba di Rujab Gubernur.

Juga hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Hadir Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Wanoko, Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Perwakilan mahasiswa juga hadir mendapat ruang duduk bersama.

Terdapat 6 meja bundar yang tersedia dalam pertemuan tersebut.

Setiap meja sudah disajikan menu makan malam.

Rapat pun berlangsung tertutup di Baruga Asta Cita.

"Iya hari ini kami diundang," ujar Irwan Bachri Syam yang mengenakan kemeja berwarna merah.

Baca juga: Mabes Polri Utus Jenderal Letting Kapolri Temui Demonstran Pemekaran Luwu Raya di Walenrang Utara

"Nanti selesai bagus kami berikan keterangan," ujar Naili Trisal.

Luwu Raya memang memanas di Januari 2026 ini.

Gerakan masyarakat hingga elit politik membara menuntut Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya.

Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel Hasbi Syamsu Ali menilai pencabutan moratorium DOB bukanlah hal sulit.

Dirinya yakin suara dari Luwu Raya bisa menggerakkan pencabutan moratorium DOB.

"pertanyaan sekarang Pemerintah bersandar moratorium. Moratorium ini bukan sebuah keputusan hanya pernyataan. Sehingga bisa kapan saja dibuka berdasarkan kebutuhan dan kondisi. Ini kita perjuangkan seperti itu," ujar Hasbi Syamsu Ali saat dihubungi Tribun-Timur.com pada Rabu (28/1/2026).

Baca juga: Sekda Sulsel: Pemekaran Luwu Raya Bisa Jalan Meski Moratorium DOB

Hasbi Syamsu Ali menyebut gerakan dari Luwu Raya bagian dari hak sebagai warga negara.

Suara pemekaran ini diklaim sudah mendapat dukungan berbagai pihak. 

"Pergerakan dari Luwu ini adalah hak. Ini menimbulkan sorotan di pusat, pergerakan yang dilakukan adek-adek kita. Kita di Luwu Raya kompak. Ini pergerakan saya sebut pergerakan semesta. Karena pemerintahn, rakyat, tokoh hingga komunitas bergabung. Akibat dari pada itu ditanggapi oleh anggota DPR," tutupnya.(*)