Prof Anas Unhas: Luwu Raya Sumbang Hampir Setengah APBD Sulsel

Ringkasan Berita:

• Usulan pemekaran Provinsi Luwu Raya dinilai memiliki dasar ekonomi kuat. 
• Prof Anas Iswanto Anwar menyebut sekitar 40 persen PAD Sulsel berasal dari Luwu Raya, dengan kontribusi Rp5-6 triliun dari total APBD Rp10 triliun. 
• Namun, ia mengingatkan Sulsel akan kehilangan penopang fiskal utama jika pemekaran terjadi. 
• Tantangan terbesar adalah pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Usulan pemekaran Provinsi Luwu Raya dinilai memiliki dasar ekonomi kuat.

Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Anas Iswanto Anwar, menyebut salah satu alasan munculnya usulan tersebut adalah besarnya kontribusi wilayah Luwu Raya terhadap pendapatan daerah Sulawesi Selatan (Sulsel).

Wilayah Luwu Raya terdiri dari:

-Kabupaten Luwu

-Kabupaten Luwu Timur (Lutim)

-Kabupaten Luwu Utara (Lutra)

-Kota Palopo.

Menurut Prof Anas, berdasarkan data fiskal, sekitar 40 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel berasal dari Luwu Raya.

Bahkan, dalam struktur APBD Sulsel, kontribusi dari wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp5-6 triliun dari total sekitar Rp10 triliun.

“Artinya, hampir setengah dari APBD Sulawesi Selatan ditopang oleh Luwu Raya. Kalau hanya dilihat dari aspek fiskal, wilayah ini sebenarnya sudah cukup mandiri secara ekonomi,” kata Prof Anas kepada Tribun-Timur.com, di Makassar, Selasa (27/1/2026).

Prof Anas menilai, data fiskal tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara pandang masyarakat di Luwu Raya.

Mereka mempertanyakan keadilan distribusi anggaran, mengingat kontribusi besar yang diberikan wilayah tersebut terhadap keuangan provinsi.

“Data-data ini yang kemudian mengganggu pikiran masyarakat. Ada persepsi bahwa kontribusinya besar, tetapi porsi manfaat yang diterima belum sebanding,” jelasnya.

Namun, Prof Anas mengingatkan jika pemekaran Provinsi Luwu Raya benar-benar terjadi, Sulsel akan menghadapi tantangan ekonomi di masa transisi.

Menurutnya, Sulsel akan kehilangan salah satu penopang utama fiskal provinsi, yang dinilai sebagai ancaman nyata.