Apindo Sebut Ekonomi Global Penyebab Sulsel 10 Besar Daerah PHK Terbesar di Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) Suhardi, menilai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Sulsel sepanjang Januari hingga April 2026 dipengaruhi kondisi ekonomi global dan regional yang belum sepenuhnya pulih.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang mengalami PHK di Sulsel pada periode Januari sampai April 2026 mencapai 360 orang.

Angka tersebut menempatkan Sulsel di posisi ke-10 nasional berdasarkan data peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Secara nasional, jumlah pekerja yang terkena PHK pada periode yang sama mencapai 15.425 orang.

Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan angka PHK tertinggi dengan kontribusi sekitar 21,65 persen dari total nasional.

Di Sulsel, tren PHK paling tinggi terjadi pada awal tahun.

Pada Januari tercatat 142 orang terkena PHK, Februari 157 orang, Maret 55 orang, dan April turun drastis menjadi enam orang.

Suhardi mengatakan, PHK yang terjadi bukan disebabkan ketidakmampuan dunia usaha mempertahankan pekerja, melainkan dampak berantai dari situasi global.

“Banyak persoalan berdampak, mulai dari politik, ekonomi global, perang, semuanya berpengaruh,” kata Suhardi, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Minggu (10/5/2026).

Baca juga: UMP Sulsel 2026 Naik Jadi Rp3,9 Juta, Sekum Apindo: Berat

Suhardi menyebut sektor yang paling terdampak PHK di Sulsel meliputi pertambangan, perhotelan, pertanian, perdagangan, hingga sektor jasa dan pariwisata.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut masih berpotensi menghadapi tekanan sepanjang 2026.

Apalagi jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dapat memicu kenaikan biaya logistik dan berdampak langsung pada rantai distribusi perdagangan.

“Kalau ada kenaikan BBM, itu pasti menghantam logistik dan berdampak ke perdagangan. Pertanian juga terdampak faktor cuaca, impor-ekspor, semuanya berpengaruh,” katanya.

Selain faktor ekonomi global, Suhardi juga menyoroti potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Juni 2026 berdasarkan prakiraan BMKG.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu gagal panen di sektor pertanian dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja.