Dulu Ditolak Keras SBY! Kini Demokrat Sulsel Dukung Pilkada Lewat DPRD

Karena itu, PKB memandang pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai salah satu jalan keluar.

“Kalau dibandingkan dengan hasil kajian kami di PKB, Pilkada lewat DPRD itu jauh lebih murah dibandingkan pemilihan langsung,” tegasnya.

Haekal menyebutkan, PKB pada prinsipnya sepakat bahwa pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota dikembalikan melalui DPRD. 

Bahkan, posisi gubernur dinilai lebih tepat jika ditunjuk langsung Presiden.

Alasannya gubernur memiliki fungsi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Dalam kajian PKB, gubernur itu posisinya sebagai kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah. Jadi lebih baik sekalian ditunjuk oleh Presiden, tidak perlu dipilih,” ungkapnya.

Meski demikian, Haekal menegaskan wacana tersebut masih bersifat kajian dan belum menjadi keputusan final partai. 

Ia mengakui adanya pro dan kontra di tengah masyarakat terkait gagasan Pilkada tak langsung.

“Ini masih bahan kajian, belum final. Tentu akan ada yang setuju dan tidak setuju, dan itu hal yang wajar dalam demokrasi,” katanya.

Terkait kekhawatiran munculnya praktik politik uang jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, Haekal menilai tidak ada sistem pemilihan yang sepenuhnya bebas dari money politics. 

Namun, sistem akan terus dievaluasi seiring berjalannya waktu.

“Tidak ada jaminan sistem mana yang bebas dari politik uang. Tapi sistem itu berjalan terus. Kalau tidak langsung, berarti perwakilan rakyat yang memilih. Atau untuk gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat, sekalian saja dipilih Presiden,” pungkasnya.(*)