Kritik Tajam Guru Besar Unibos Prof Ruslan: KUHAP Belum Berlaku Sudah Bermasalah

"Jadi banyak sekali itu upaya-upaya paksa sekarang. Dulu paling lima, nah sekarang banyak sekali di bangsa ini,” tambahnya.

Penambahan kewenangan upaya paksa membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan.

Alasan “demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan” sering dipakai untuk membenarkannya.

“Nah itu yang perlu memang menjadi perhatian terutama yang akan melaksanakan ini, penyidik ini,” ujarnya.

Prof Ruslan juga membandingkan KUHAP lama dengan rancangan baru dan menemukan bahwa kewenangan penyidik bertambah besar.

Ia mengaku adanya penegasan ulang terhadap kategori penyidik tertentu.

Seperti imigrasi dalam tindak pidana keimigrasian, yang kini harus kembali dikoordinasikan dengan penyidik Polri.

“Ada satu yang mungkin nanti bisa dibahas mengenai kewenangan penyidik tertentu. Di KUHAP itu dikatakan bahwa penyidik Polri, penyidik PNS, kemudian penyidik tertentu. Nah, penyidik tertentu ini masuk seperti imigrasi untuk tindak pidana keimigrasian yang selama ini sudah jalan," ungkapnya.

Ia juga menyoroti aturan mengenai alat bukti, yang dalam KUHAP lama berjumlah lima jenis.

Diantaranya, keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sementara beberapa ketentuan dalam RUU KUHAP berpotensi menimbulkan persoalan dalam implementasinya.

Prof Ruslan menegaskan, idealnya sebuah undang-undang harus mampu bertahan lama dan tidak perlu sering diuji materiil.

Namun, ia khawatir KUHAP itu yang baru justru akan cepat menjadi target judicial review karena banyaknya celah yang ada.