Presiden Direktur: Pemerintah Tak Punya Anggaran, GMTD yang Bangun Jalan di Tanjung Bunga

Terkait pernyataan PT Hadji Kalla mengenai penguasaan fisik lahan sejak 1993, PT GMTD menilai klaim tersebut tidak relevan.

Pada tahun tersebut kawasan Tanjung Bunga masih berupa rawa dan berstatus tanah negara tanpa pasar tanah, tanpa izin lokasi lain, dan tanpa SK pemerintah yang memberi kewenangan pihak lain.

“Penguasaan fisik tidak melahirkan hak kepemilikan tanpa dasar hukum dari pemerintah,” kata Ali Said.

PT GMTD juga mempertanyakan legitimasi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diklaim PT Hadji Kalla. 

Menurut Ali Said, sertifikat tidak sah apabila objek tanah berada dalam kawasan yang telah dicadangkan untuk pihak lain. Jika SHGB diterbitkan tanpa izin lokasi, tanpa IPPT, tanpa persetujuan gubernur, tanpa pelepasan hak negara, dan tanpa persetujuan PT GMTD, maka sertifikat tersebut bisa dibatalkan secara administratif.

PT GMTD meminta PT Hadji Kalla menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan SHGB pada periode 1991–1995.

“Kami meyakini dokumen tersebut tidak pernah ada, karena memang tidak pernah diterbitkan,” ujarnya.

PT GMTD juga membantah klaim pembebasan 80 hektare pada 1980-an.

Normalisasi Sungai Jeneberang, menurut perusahaan, merupakan kontrak pekerjaan dan tidak terkait dengan perolehan hak atas tanah.

Tidak ada pencadangan, SK Gubernur, maupun pencatatan pembebasan tanah yang mendukung klaim tersebut.

Baca juga: GMTD-Kalla Bertemu di Gubernuran

PT GMTD menegaskan, tidak ada putusan pengadilan, surat BPN, atau catatan administrasi yang pernah membatalkan SK pemerintah terkait penetapan kawasan Tanjung Bunga.

Sebagai bentuk transparansi, PT GMTD mempersilakan PT Hadji Kalla menunjukkan dokumen konkret yang menjadi dasar klaim, termasuk izin lokasi, IPPT, SK Gubernur, akta pelepasan hak, atau persetujuan PT GMTD. Hingga kini, PT GMTD menyatakan tidak pernah menerima satu pun dokumen tersebut.

Perusahaan juga melaporkan adanya dugaan penyerobotan lahan di dalam pagar resmi PT GMTD, seluas sekitar 5.000 meter persegi.

Tindakan tersebut telah dilaporkan ke kepolisian dengan nomor laporan LP/B/1897/X/2025, LP/B/1020/X/2025, serta sejumlah pengaduan pada 30 September dan 8 Oktober 2025.

Ali Said menegaskan, perusahaan terbuka untuk berdialog dengan semua pihak selama berada dalam koridor hukum.

Namun pihaknya menolak kompromi terkait dokumen negara, sertifikat BPN, maupun putusan pengadilan.

“Integritas hukum kawasan Tanjung Bunga adalah mandat publik dan wajib dijaga,” katanya menegaskan.(*)