UMP Sulsel
Gaji Honorer Satpol PP Tak Mencukupi, Nasir Nyambi Buruh Pelabuhan Makassar
Sudah 16 tahun, Muhammad Nasir bertugas sebagai Satpol PP di Pemkab Maros dengan gaji Rp750 ribu per bulan.
Penulis: Muslimin Emba | Editor: Alfian
Ia rela meninggalkan waktu berkumpul dengan keluarga di waktu senggang, demi menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga.
Berkendara motor sejauh 36 kilometer dari rumahnya di Jl Poros Bantimurung, Maros ke Pelabuhan Makassar, bukan lagi hal baru.
Sembilan tahun terakhir ia lakoni kebiasaan itu.
Bukan karena tak sayang keluarga, tapi lebih kepada memastikan dapur tetap 'berasap'.
"Kalau dibilang cukup (gaji Satpol-PP) itu jauh dari cukup. Tapi Alhamdulillah dicukup-cukupkan saja," ucap ayah dua anak ini.
Nyambi jadi buruh angkut barang, bukanlah perkara mudah.
Butuh kekuatan fisik, mental serta sapu tangan yang tak lepas dari pundak untuk mengusap keringat bercucuran.
Sambil menunggu penumpang yang ingin dibantu mengangkat barang, Nasir menceritakan suka duka kehidupannya.
Jika ada mobil melintasi gerbang masuk Pelabuhan Makassar, matanya sesekali melirik.
"Kalau ada mobil penumpang masuk, kita biasa lomba-lomba masuk tawarkan (jasa) mau diangkat barangnya atau tidak," ujar Nasir.
"Kalau misalkan tidak mauji, yah... Kita kembali keluar sini menunggu," lanjutnya menceritakan skema kerja buruh angkut barang.
Baca juga: Prof Hamid Paddu Ingatkan Ancaman PHK Massal Jika Kenaikan UMP Tidak Seimbang
Jika berminat menggunakan jasa, Nasir akan mengangkat barang penumpang hingga ke tempat tidur dalam kapal seusai tertera di tiket.
Begitu juga saat ada kapal yang sandar di Pelabuhan yang beroperasi sejak Abad 16 ini.
Nasir mengaku, harus berdesakan menaiki tangga kapal demi menawarkan jasa angkut ke penumpang yang hendak turun.
Tak jarang kata dia, ada buruh terpleset jatuh dari anak tangga akibat desak-desakan sesama buruh.
"Alhamdulillah, kalau sampai ada yang jatuh ke laut itu belum ada. Tapi kalau teman sampai luka kepalanya karena tersangkut di pintu masuk itu sudah pernah terjadi," kata Nasir.
| Prof Hamid Paddu Ingatkan Ancaman PHK Massal Jika Kenaikan UMP Tidak Seimbang |
|
|---|
| Disnaker Sulsel: Pembahasan UMP 2026 Tunggu Aturan Kemnaker |
|
|---|
| Pengusaha dan Buruh di Sulsel Belum Deal soal Struktur Skala Upah |
|
|---|
| Buruh Desak Pj Gubernur Evaluasi SK UMP 1,45 Persen Sampai Desember, KSPSI Siapkan Gugatan |
|
|---|
| Tolak UMP Sulsel 2024, Serikat Pekerja dan Buruh Tuding Pj Gubernur Tunduk Kepentingan Oligarki |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251115-Buruh-pelabuhan.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.