Dinsos Palopo Pastikan Keluarga Terindikasi Judol Tak Lagi Terima Bansos

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palopo menyampaikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol) dipastikan tidak akan menerima bantuan dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Palopo, Megawati pada Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, data transaksi judi online telah terintegrasi secara otomatis dengan sistem Kementerian Sosial (Kemensos) di pusat, sehingga pemberhentian bansos terhadap penerima yang terindikasi judol merupakan wewenang langsung Kemensos, bukan pemerintah daerah.

“Masyarakat yang terindikasi judol, diberhentikan bansosnya. Langsung dari pusat yang menghentikan, bukan kami dari Dinsos Kota Palopo,” jelas Megawati.

Ia menegaskan, jika ada satu saja anggota keluarga yang terlibat aktivitas judi online, maka seluruh anggota dalam Kartu Keluarga (KK) tersebut akan masuk dalam daftar hitam (blacklist) penerima bansos.

“Bansos itu diberikan per kartu keluarga. Jadi kalau dalam satu KK ada anggota yang terlibat judol, maka seluruh keluarga dalam KK tersebut tidak bisa menerima bansos,” terangnya.

Baca juga: Terindikasi Judi Online, Dua KK di Bulukumba Dihapus dari Daftar Bansos

Megawati menambahkan, pihaknya saat ini tengah melakukan proses verifikasi data penerima bansos untuk memastikan kebenaran informasi tersebut di lapangan.

Dinsos juga telah menyampaikan kepada masyarakat terkait sanksi penghentian bansos bagi penerima yang terindikasi judol.

“Sebelumnya kami sudah menyampaikan ke setiap kelurahan terkait pemberhentian bansos bagi KPM yang terindikasi judol. Ada juga yang datang langsung ke kantor menanyakan alasan penghentian bantuannya. Setelah kami jelaskan, biasanya mereka mengakui dan tidak mempermasalahkan,” ujarnya.

Menurut Megawati, hingga kini terdapat beberapa KPM di Kota Palopo yang tidak lagi menerima bansos karena terindikasi bermain judi online.

Namun, ia menambahkan, keluhan yang paling banyak diterima Dinsos saat ini bukan terkait kasus tersebut, melainkan keterlambatan pencairan bansos di Kantor Pos.

“Keluhan yang banyak kami terima sekarang hanya dari penerima bansos di Pos yang belum menerima hingga saat ini. Untuk itu kami belum tahu masalahnya, tapi biasanya karena permasalahan namanya di kependudukan,” katanya.

Sementara itu, salah seorang warga, Aisyah menyatakan dkungan terhadap langkah pemerintah menghentikan bantuan bagi penerima yang terlibat judi online.

“Kalau memang ada yang main judol, wajar saja bantuannya dihentikan. Bantuan itu kan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk hal negatif,” ujarnya.

Namun, Aisyah berharap agar pemerintah juga mempercepat proses penyaluran bagi warga yang memang berhak menerima.

“Yang penting data diperjelas, biar yang betul-betul membutuhkan tidak ikut terhambat,” katanya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengeluarkan data mengenai penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat dalam judi online.

Pada tahun 2024, PPATK menemukan sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos yang terindikasi menjadi pemain judi online.

Temuan ini didapat dari hasil pemadanan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta NIK pemain judi online.

​Pada Semester I tahun 2025, PPATK kembali mengungkap sekitar 78.000 penerima bansos yang masih aktif bermain judi online.

​Total deposit judi online yang dilakukan oleh 571.410 penerima bansos tersebut pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 957 miliar dalam 7,5 juta kali transaksi.

Angka ini dilaporkan baru berasal dari analisis di salah satu bank penyalur.(*)

Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini