Anggaran Rp5 Milliar, Makassar Segera Gelar Pemilihan Ketua RT

Tri juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan persiapan yang matang.

Salah satu aspek krusial adalah sosialisasi kepada masyarakat.

Ia mengingatkan agar jangan sampai ada informasi yang tidak sampai atau keliru, yang justru dapat menimbulkan kebingungan bahkan potensi konflik di tingkat warga.

“Yang harus kita hindari adalah keributan di lapisan bawah karena informasi yang tidak tersampaikan dengan benar. BPM harus punya peta jalan dan konsep yang jelas agar semuanya berjalan dengan tertib dan transparan,” pungkasnya.

Saat ini, pembahasan APBD Perubahan 2025 masih berada di tahap penandatanganan nota kesepahaman Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Masih akan ada sejumlah tahapan rapat paripurna sebelum perubahan APBD ini resmi disahkan menjadi produk hukum daerah.

Pemilihan Ketua RT secara demokratis ini menjadi momentum penting bagi Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi warga.

Dengan dukungan anggaran dan regulasi yang memadai, diharapkan pelaksanaan pemilihan ini akan berjalan lancar dan mampu menghasilkan pemimpin lingkungan yang benar-benar dipilih dan dipercaya oleh warganya.(*)