Situasi Bone Malam Ini Mencekam, Petugas Luka-luka Diserang Massa Imbas Bupati 'Menghilang'

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Unjuk rasa penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, fricuh.

Sejumlah petugas luka-luka dilempari batu di depan Kantor Bupati Bone, Selasa (19/8/2025).

Bagian kepala petugas bercucuran darah. Kondisi sekitar kantor Bupati Bone mencekam.

Mencekam adalah  suasana terasa tegang, menakutkan, menimbulkan rasa khawatir atau seram.

Batu berserakan di badan jalan.

Ribuan massa dari Aliansi Rakyat Bone Bersatu sejak pagi unjuk rasa.

Sebelum insiden serangan, massa  sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan.

Situasi kian panas setelah sebagian demonstran membakar ban di tengah jalan dan melempar botol air mineral ke arah aparat.

Menjelang sore hari, aksi demontrasi semakin panas lantaran Bupati Andi Asman dan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal tak kunjung menemui massa. 

Hal tersebut membuat amarah demontrasi kian membara.

Pendemo kembali lempar batu.

Melihat kondisi mulai tidak terkendali.

Petugas yang berjaga di lokasi terpaksa menyemprotkan water canon untuk membubarkan massa.

Semprotan air menyasar kerumunan di halaman kantor bupati dan di depan pintu masuk kantor bupati yang dijaga ketat petugas.

Perwakilan massa aksi, Rafli Fasyah, menegaskan kenaikan PBB-P2 sangat memberatkan masyarakat. 

Ia menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat kecil yang kini tengah berjuang menghadapi kondisi ekonomi sulit.

“Kami datang ke sini untuk menolak kebijakan zalim ini. Jangan hanya demi pendapatan daerah, rakyat yang jadi korban. Kami tidak akan berhenti sebelum pemerintah daerah mencabut kenaikan PBB-P2,” ujar Rafli lantang melalui pengeras suara.

Dari pantauan di lapangan, sebagian massa berlarian menyelamatkan diri usai disemprot water canon.

Namun ada pula yang tetap bertahan sambil berteriak menolak keras kebijakan tersebut. 

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, sempat lumpuh total akibat aksi ini.

Hingga malam hari, aparat kepolisian bersama TNI masih berjaga di lokasi untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan susulan.

Pagar kantor Bupati jebol

Aksi demonstrasi menolak kenaikan PBB-P2 memanas, Selasa (19/8/2025). 

Massa yang sejak siang hari memadati depan Kantor Bupati Bone berhasil menjebol pagar besi dan masuk ke halaman kantor.

Dari pantauan di lokasi, pagar besi yang menjadi pembatas antara massa dan aparat keamanan tidak mampu menahan desakan ribuan pendemo. 

Dengan dorongan keras, pagar akhirnya roboh dan massa berhamburan masuk ke dalam halaman kantor bupati sambil berteriak menolak kenaikan PBB-P2.

Situasi sempat memanas ketika aparat kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara.

 Beberapa kali suara letusan terdengar untuk menghalau massa agar tidak semakin merangsek masuk. 

Meski begitu, ketegangan berhasil dikendalikan setelah aparat menambah barisan pengamanan di pintu masuk utama gedung kantor bupati.

“Kami hanya ingin bertemu langsung dengan Bupati Bone untuk menyampaikan penolakan atas kebijakan kenaikan PBB-P2. Tapi sejak siang hari kami dibiarkan tanpa jawaban,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.

Aksi ini menyebabkan aktivitas pemerintahan di Kantor Bupati Bone lumpuh total. 

Pegawai yang berada di dalam gedung terlihat panik dan sebagian memilih keluar dari area kantor untuk menghindari kericuhan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Pemkab Bone yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo, Anwar mengaku bupati dan wakil bupati sedang berada di luar Kota Watampone. 

"Bapak Bupati Andi Asman dan bapak Wakil Bupati, Andi Akmal berada diluar Kota Watampone," akuinya. 

Anwar juga dengan tegas membantah kenaikan PBB-P2 di Bone yang mencapai 300 persen. 

"Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300 persen, itu hoax. Kenaikan nya hanya 65 persen," tandasnya. 

Sementara kepala Bappeda Bone, Angkasa mengaku kenaikan PBB-P2 di Bone wajib dilaksanakan. 

"Kenaikan ini wajib dilakukan karena telah mendapatkan peringatan dari KPK dan BPK," jelasnya. 

Angkasa juga mengaku jika nilai tanah naik, harga jual tanah juga akan meningkat. 

Sehingga akan membuat masyarakat untung. 

Namun, masssa demontrasi tetap meminta bupati maupun wakil bupati yang menyampaikan hal tersebut.(*)

Bupati tak muncul

Dari pantauan dilokasi, sejak siang hari, massa memenuhi halaman Kantor Bupati Bone untuk menyampaikan langsung penolakan terhadap kenaikan PBB-P2 yang dinilai sangat memberatkan rakyat. 

Namun, hingga sore hari Andi Asman maupun Andi Akmal tidak keluar menemui massa.

“Kami datang jauh-jauh ke sini, bahkan rela meninggalkan pekerjaan hanya untuk menyampaikan aspirasi. Tapi bupati dan wakil bupati tidak mau menemui rakyatnya. Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin?,"ujar Jendral Lapangan, Rafli fasyah. 

Ia menilai ketidakhadiran bupati dan wakil bupati menunjukkan sikap abai terhadap jeritan rakyat.

“Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat. Kebijakan yang mereka keluarkan sudah menyengsarakan, tapi saat rakyat protes justru tidak mau mendengar langsung,” kata Rafli.

Akibat kekecewaan tersebut, massa semakin memanas dan melakukan aksi bakar ban di depan Kantor Bupati Bone. 

Situasi di lokasi sempat ricuh hingga aparat keamanan menembakkan water canon untuk membubarkan kerumunan.

Kapolres pimpin pengamanan

Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi memimpin pengamanan demo tolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Massa dari Aliansi Masyarakat Bone Bersatu demo mengepung Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Selasa (19/8/2025).

Mereka menolak kenaikan PBB-P2 karena memberatkan masyarakat.

Pantauan Tribun, massa mulai memadati jalan sejak pukul 14.30 Wita.

Di depan Kantor Bupati Bone, polisi sudah memasang kawat duri untuk menghalangi massa demonstran.

Demonstran sudah orasi menyampaikan tuntutannya agar kenaikan PBB-P2 dibatalkan.

AKBP Sugeng Setyo Budhi berada di lokasi.

Massa membawa spanduk dan poster berisi kecaman terhadap kebijakan tersebut.

Beberapa demonstran gantian orasi, mendesak Pemerintah Kabupaten Bone mencabut keputusan kenaikan tarif pajak.

“Kami tidak menolak bayar pajak, tapi kenaikan PBB-P2 terlalu tinggi dan sangat memberatkan masyarakat kecil. Pemerintah harus dengar suara rakyat,” ujar salah satu demonstran.

Usai aksi di kantor Bupati, massa berencana melanjutkan demonstrasi ke Gedung DPRD Bone.

Tuntutannya sama, mendesak pemerintah mencabut keputusan kenaikan tarif pajak.

Personel kepolisian, TNI, dan Satpol PP terlihat berjaga ketat di lokasi, mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Kapolres Bone, AKBP Sugeng Setyo Budhi, mengimbau massa agar tetap damai dalam menyampaikan aspirasi.

“Kami dari pihak keamanan meminta masyarakat, khususnya pendemo, untuk menyampaikan aspirasi tanpa anarkis. Situasi Bone harus tetap aman dan kondusif,” tegas Kapolres.

Beberapa warga yang menyaksikan aksi turut menyuarakan kekecewaan terhadap kenaikan pajak.

“Harga kebutuhan pokok saja sudah naik, ditambah pajak naik, makin susah kami. Pemerintah harus bijak,” kata Haryati, warga setempat.

Hingga berita ini terbit, aksi masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan. 

Demo hari ini merupakan lanjutan dari demo sebelumnya.

Dua hari, Selasa (12/8/2025) dan Kamis (13/8/2025), mereka menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Bone dan Kantor Bupati Bone menolak kebijakan yang dianggap sepihak itu.

Demonstrasi tersebut pun sempat ricuh.

Demonstran juga kecewa karena Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin tak menemui mereka untuk dialog pada Selasa lalu.

"Ini bentuk kekecewaan kami karena Bupati Bone tidak menemui rakyatnya,” teriak seorang orator.

Pada Selasa lalu, Asman malah pergi menyambut Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto; Wakil Menteri Kehutanan RI, Sulaiman Umar; dan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman di Bakunge Desa Mappesangka, Kecamatan Ponre, Bone.

Bakunge merupakan kampung Asman dan Amran.

Demonstran baru ditemui wakil bupati pada Kamis malam lalu.

Namun, pertemuannya singkat.

Kepada demonstran, Akmal membantah PBB-P2 naik 300 persen.

"Tidak ada kenaikan PBB-P2, hanya kenaikan NJOP," kata mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

Namun, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bone, Muhammad Angkasa juga membantah PBB-P2 di Bone naik hingga 3 kali lipat.

"Rata-rata kenaikan 65 persen sesuai zona," kata Angkasa, Kamis lalu.

Laporan Jurnalis Tribun Timur, Wahdaniar