Tunda Kenaikan PBB di Bone Belum Aman, Aliansi Rakyat Konsolidasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tak membuat masyarakat diam.

Aliansi Rakyat Bone Bersatu belum puas dengan kebijakan penundaan itu.

Massa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman.

Kelompok terdiri dari gabungan organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat ini juga segera konsolidasi lanjutan pasca-aksi besar pada Selasa (19/8/2025) lalu.

Unjuk rasa itu diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan.

“Alhamdulillah unjuk rasa ini berhasil," kata Rafly Fasyah, Jenderal Lapangan Aliansi Rakyat Bone Bersatu, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (21/8/2025).

"Pemerintah kabupaten resmi melakukan penundaan kenaikan pajak, dan kebijakan ini akan terus kami kawal,” lanjut dia.

Konsolidasi Pasca-Penangkapan

Rafly menyebut pihaknya sempat menunda konsolidasi karena fokus mengawal pembebasan 62 rekan demonstran yang diamankan polisi.

“Hari ini kami akan mulai kembali konsolidasi seluruh OKP yang tergabung. Kemarin kami fokus mendampingi teman-teman yang ditahan, dan alhamdulillah semuanya sudah dibebaskan,” ujarnya.

Unjuk rasa besar-besaran ini digelar di depan kantor Bupati Bone sejak pukul 13.15 WITA, Selasa (19/8/2025), dengan partisipasi ribuan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Aksi menolak kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen ini kemudian berujung bentrok antara pengunjuk rasa dan aparat gabungan dari TNI-Polri serta Satpol PP.

Bentrok berlangsung di sejumlah titik kota dan baru mereda pada pukul 00.30 Wita, Rabu (20/8/2025).

Bentrok terhenti setelah pemerintah mengumumkan penundaan resmi kebijakan kenaikan pajak pada malam sebelumnya, tepatnya pukul 22.30 WITA.

Aliansi menyatakan bahwa perjuangan belum selesai. Penundaan dianggap hanya langkah awal untuk menekan agar kebijakan pajak yang lebih adil bisa diberlakukan.