Jejak Dualisme Ormas dan Partai di Sulawesi Selatan, KNPI Masih Pecah 

TRIBUN-TIMUR.COM- Jejak dualisme organisasi menjadi bagian sejarah dalam perjalanan partai politik dan organisasi masyarakat (ormas) di Sulawesi Selatan. 

Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah dualisme kepemimpinan di Sulsel. 

Selain itu, ada juga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan. 

Bahkan, dualisme ini masih berlangsung hingga saat ini, tahun 2025. 

Baru-baru ini, ketegangan keduanya menyusul hasil Musda KNPI Kota Makassar menghasilkan kepengurusan baru Baso Muhammad Ikram. 

Baso Muhammad Ikram terpilih menjadi Ketua DPD II KNPI Kota Makassar periode 2024-2027.

Baca juga: 300 Pengurus KNPI Makassar Dilantik, Munafri Arifuddin Harap Pemuda Berdampak Nyata ke Masyarakat

Terpilihnya Ikram menjadi Ketua KNPI Makassar setelah meraih suara terbanyak dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI yang digelar di M-Regency Hotel, Makassar, Jumat (20/12) dini hari.

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, Baso meraih 50 suara mengalahakan Husnul Mubarak yang tak lain Ketua KNPI Makassar sebelumnya dengan meraih 27 suara. Sedangkan kandidat lainnya, Achmat Setiawan 0 suara.

Sehingga, KNPI Sulsel versi Andi Surahman Batara mengeluarkan Plt ketua KNPI Makassar bernama Syamsul Majjaga. (baca selengkapnya pada bagian akhir berita)

Karang Taruna Sulsel 

Konflik internal Karang Taruna Provinsi Sulawesi Selatan mencuat sejak pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar pada Juni 2021. Dalam forum tersebut, terpilih kepengurusan resmi Karang Taruna Sulsel dengan Andi Ina Kartika Sari sebagai ketua.

Namun, tak lama berselang, Budhy Setiawan, sebagai Karetaker Ketua Karang Taruna Sulsel versi lain, mengumumkan pelaksanaan Temu Karya tandingan di Bulukumba pada 27–28 Agustus 2021. Kepengurusan hasil pertemuan ini menjadi tandingan dari Karang Taruna versi Andi Ina.

Ironisnya, kedua tokoh ini sama-sama berasal dari Partai Golkar, sehingga memunculkan dugaan adanya motif politik di balik dualisme.

Lebih lanjut, Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dilaporkan tidak menghadiri TKKT Makassar, dan justru mengklaim telah melantik kepengurusan Karang Taruna Sulsel yang dianggap tidak sah oleh pihak provinsi.

Kondisi ini memperparah dualisme kepengurusan hingga ke tingkat kabupaten/kota.