Jejak Dualisme Ormas dan Partai di Sulawesi Selatan, KNPI Masih Pecah 

Mantan Sekretaris Karang Taruna Sulsel sekaligus Koordinator Steering Committee TKKT, Zainal Arifin, menilai tindakan PNKT sebagai bentuk pelanggaran terhadap AD/ART organisasi.

Ia menyebut keputusan itu bermuatan politik dan dendam pribadi, serta mengingatkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi sosial, bukan alat politik.

Sementara itu, Andi Ina Kartika Sari menegaskan bahwa tidak ada dualisme di Karang Taruna Sulsel.

Ia menyatakan bahwa hanya ada satu kepengurusan yang sah, yaitu yang dipilih melalui TKKT Makassar dan didukung oleh 24 pengurus kabupaten/kota.

Puncak ketegangan terjadi pada akhir Desember 2021, saat ratusan kader Karang Taruna Sulsel menggelar aksi damai dan mengambil alih kantor sekretariat organisasi di Makassar, yang sebelumnya dikuasai oleh kubu tandingan.

Mereka menuntut agar kelompok yang tidak sah menghentikan klaim palsu.

Ketua Karang Taruna Sulsel, Harmansyah, menegaskan posisi resmi organisasi.

"Karang Taruna hanya satu, tak ada dualisme," ujarnya.

Partai Golkar 

Pada tahun 2015, Partai Golkar terjadi dualisme antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. 

Akibatnya, KPU mensyaratkan rekomendasi Partai Golkar harus ada dari kedua kubu pada Pilkada tahun 2015 lalu 

Sampai-sampai ketua Golkar Pangkep seperti Syamsuddin Hamid tak memakai rekomendasi dari Golkar.   

Isu dualisme pun terjadi hingga ke Sulsel. 

Namun, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel saat itu, Arfandy Idris, menjelaskan bahwa dualisme hanya terjadi di pusat, dan Sulsel tetap solid. 

Ketua DPD I Golkar Sulsel saat itu, Syahrul Yasin Limpo melawan dengan gerakan “Ini Sulsel Bung.”