Gubernur Sulsel Andi Sudirman Jadi Sasaran Kritikan, Fraksi Demokrat - PKS Kompak Sampaikan Keluhan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua fraksi di DPRD Sulsel melayangkan kritik terhadap kebijakan Gubernur Sulsel Andi Sudirman. 

Kritik tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan RPJMD Sulsel 2025–2029.

Dua Fraksi tersebut, Partai Demokrat dan Harapan (Hanura-PAN).

Kritik disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang paripurna DPRD Sulsel, Selasa (2/7/2025) siang.

Rapat Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud.

Dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi Yustitia dan Wakil Ketua Rahman Pina.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Heriwawan memaparkan sejumlah catatan penting terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan RPJMD Sulsel 2025–2029.

Menurutnya, capaian realisasi anggaran belum mencerminkan efektivitas belanja terhadap hasil pembangunan. 

"Kami menilai laporan keuangan pemerintah daerah belum menggambarkan secara utuh capaian outcome, terutama dalam sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan publik,” ujar Heriwawan.

Fraksi Demokrat juga menyoroti program-program prioritas yang gagal direalisasikan Pemprov Sulsel.

Salah satunya bonus atlet PON XXI Aceh-Sumut 2024.

“Bonus untuk atlet berprestasi PON XXI belum dibayarkan dan tidak tercantum dalam mekanisme APBD 2024, meskipun telah dijanjikan secara terbuka," kata Heriwawan. 

Sementara, program layanan dasar seperti akses air bersih, listrik, dan layanan kesehatan di kawasan 3T masih tertinggal dan tidak mencerminkan pendekatan berbasis kebutuhan wilayah.

Oleh karena itu, Heriwawan mendesak Pemprov Sulsel agar adanya perubahan pendekatan penganggaran secara menyeluruh.

“Fraksi Demokrat mendorong pelaporan pertanggungjawaban ke depan mengacu pada sistem outcome-based budgeting. Perlu dilakukan evaluasi efektivitas program lintas OPD, terutama program prioritas yang tidak berdampak nyata," katanya.