Gubernur Sulsel Andi Sudirman Jadi Sasaran Kritikan, Fraksi Demokrat - PKS Kompak Sampaikan Keluhan

Pemprov Sulsel pun dituntut bertanggung jawab atas postur fiskal seperti ini.

Fraksi PKS mendesak Gubernur Sulsel untuk segera menyusun strategi penyehatan fiskal jangka pendek yang realistis dan transparan. 

Skema ini harus mencakup penjadwalan ulang kewajiban, pengendalian belanja nonprioritas, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah.

"Fraksi PKS mendesak agar disusun strategi penyehatan fiskal jangka pendek yang memuat skema penjadwalan ulang kewajiban, pengendalian belanja nonprioritas dan optimalisasi pendapatan," tegas Abdul Rahman. 

Soroti Opini WTP dan Temuan BPK

Dalam pandangannya terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur Sulsel atas APBD 2024, Fraksi PKS juga menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tidak otomatis membebaskan laporan keuangan dari kelemahan substantif.

“Sebagaimana tercantum dalam LHP BPK, masih terdapat banyak temuan yang menunjukkan belum optimalnya tata kelola keuangan, baik di sisi pendapatan, belanja, maupun pengelolaan aset,” jelas Abdul Rahman.

Di sektor pendapatan, PKS menyoroti kebijakan pembebasan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kemudian lemahnya pengawasan atas pemungutan Pajak Air Permukaan yang masih berbasis taksasi.

Di samping itu, tidak optimalnya pemanfaatan dan penagihan retribusi serta aset daerah.

“Kami mempertanyakan, mengapa potensi strategis seperti pajak air permukaan dan sewa aset daerah belum tergarap maksimal? Apakah ada kendala koordinasi antar lembaga, atau lemahnya sistem pengawasan di lapangan?” ujar Abdul Rahman.

Selanjutnya, Belanja dan Aset Daerah Juga Bermasalah

Fraksi PKS juga mengungkap pelanggaran prosedural dan pemborosan anggaran dalam belanja daerah. 

Termasuk di antaranya adalah kelebihan pembayaran insentif pejabat, pengadaan seragam SMA yang tidak sesuai spesifikasi, serta belanja konsumsi, dokumentasi, dan iklan yang tidak sesuai standar harga maupun regulasi pengadaan.

Pengelolaan dana BOS/BOSP juga dinilai amburadul, karena masih ditemukan transaksi lintas tahun, penggunaan tidak berdasarkan kebutuhan riil, dan praktik transaksi tunai yang dilarang.

Abdul Rahman mengaku heran mengapa belanja yang tidak sesuai kebutuhan dan spesifikasi masih terus terjadi, padahal sudah jadi sorotan BPK setiap tahun. 

"Harus ada penguatan pengawasan internal, terutama dari Inspektorat,” kata Abdul Rahman.

Di sektor aset, Fraksi PKS menyoroti banyaknya tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat, tidak tercatat dengan benar, hingga berisiko gugatan hukum. 

Juga ditemukan pencairan dana dari rekening tanpa dokumen pendukung, serta persediaan barang rumah sakit yang tidak sesuai laporan dan kondisi fisik.

“Kami mendesak agar dibuat roadmap penyelesaian sertifikasi aset dan progresnya dibuka secara transparan kepada DPRD Sulsel,” tegasnya.

Melihat semua temuan ini, Fraksi PKS mengingatkan bahwa WTP bukanlah alasan untuk menutup mata terhadap berbagai kelemahan struktural. 

Pemprov Sulsel, menurutnya, harus segera melakukan pembenahan menyeluruh dari sistem, pengawasan, hingga akuntabilitas fiskal.(*)