Fraksi PKS DPRD Sulsel Kecewa Jawaban Fatmawati soal Defisit Rp1,49 T: Lain Ditanya, Lain Dijawab

TRIBUN‑TIMUR.COM, MAKASSAR – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulsel melontarkan kritik tajam terhadap jawaban Pemerintah Provinsi Sulsel. 

Jawaban itu disampaikan Wakil Gubernur Sulsel (Wagub) Fatmawati Rusdi dalam rapat paripurna DPRD Sulsel. 

Agenda rapat membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029 di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (8/7/2025) malam.

Sekretaris Fraksi PKS, Yeni Rahman, menyatakan ketidakpuasan pihaknya karena sejumlah pertanyaan penting diajukan.

Utamanya yang berkaitan dengan defisit anggaran Rp1,49 triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH), tidak dijawab secara jelas dan berbasis data.

"Jawaban yang diberikan kepada kami tidak pernah disampaikan secara rinci, khususnya yang berkaitan dengan angka-angka,” kata Yeni.

Ia mencontohkan, Fraksi PKS mengajukan pertanyaan spesifik mengenai defisit real APBD, kondisi kas 2024.

Terlebih utang belanja atau dana bagi hasil kepada kabupaten/kota. 

Baca juga: Fatmawati Janji Lunasi Utang Pemprov Sulsel Rp1,36 Triliun Bertahap hingga 2027

Namun, jawaban dari Pemprov Sulsel dianggap hanya bersifat normatif dan tidak menyentuh esensi.

“Padahal kami banyak mengkritisi tentang angka. Misalnya terkait defisit riil anggaran, kondisi kas tahun 2024, dan utang belanja. Ini juga menjadi pertanyaan dari kabupaten/kota—berapa nominal yang sudah diberikan? Jangan sampai kesannya sudah diberikan, tapi ternyata tidak mencukupi yang seharusnya dilakukan Pemprov Sulsel,” tegasnya.

Yeni menilai jawaban Pemprov Sulsel terkesan menghindari kejelasan postur fiskal.

Padahal, kata Yeni, Fraksi PKS serius meminta kejelasan secara kuantitatif.

“Kami membaca berkali-kali dokumen jawaban itu, tapi tidak menemukan penjabaran yang rigid soal bagaimana Pemprov mengalami defisit. Ini menyangkut APBD," katanya.

"Jadi sangat kami sayangkan karena kami bertanya dengan serius dan data, tapi jawabannya tidak konkret. Lain yang kami tanya, lain yang dijawab,” tambah Yeni.

Selain itu, PKS juga menyentil isi Naskah Akademik RPJMD yang dianggap tidak mencerminkan arah pembangunan jangka menengah lima tahun ke depan.