Peringatan Keras Kemendikdasmen soal Kecurangan dan Titipan Siswa

TRIBUN-TIMUR.COM- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan dan mitigasi terhadap berbagai bentuk kecurangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. 

Upaya ini dilakukan guna memastikan proses penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, adil, dan bebas diskriminasi.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal PAUD, Dikdasmen, Gogot Suharwoto, melalui akun YouTube Kemen dikdasmen dikutip tribun-timur.com, Selasa (1/7/2025). 

Ia menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam mewujudkan sistem pendidikan yang bersih dari intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kami ingin memastikan bahwa SPMB tidak hanya menjadi proses administratif, tapi juga wujud nyata integritas sektor pendidikan. Praktik ‘murid titipan’, gratifikasi, dan intervensi harus diberantas bersama,” tegas Gogot Suharwoto.

Langkah-Langkah Mitigasi Kecurangan

Untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran, Kemendikdasmen telah mengimplementasikan sejumlah strategi pengawasan dan pencegahan:

1. Forum Pengawasan Bersama

Kemendikdasmen menggandeng berbagai institusi seperti Polri, KPK, Ombudsman RI, KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, dan Kementerian Dalam Negeri untuk membentuk forum lintas lembaga dalam mengawasi jalannya SPMB secara nasional.

2. Deklarasi Komitmen Bersama

Pemerintah daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen diminta menandatangani komitmen bersama untuk menjalankan SPMB secara bersih dan berintegritas, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.

3. Pendampingan dan Pemantauan Langsung

UPT di daerah turun langsung ke sekolah untuk melakukan pengawasan teknis dan edukatif dalam setiap tahapan pelaksanaan, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses.

Kemendikdasmen juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat melalui situs resmi ult.dasmen.go.id. 

Masyarakat dapat melaporkan indikasi pelanggaran atau ketidakadilan selama proses SPMB berlangsung.