'Tolong Dulu Kasi Masuk Keponakanta', Curhat Appi Soal Titipan Siswa di SPMB 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Praktik titip-meng titip dalam penerimaan murid baru (SPMB) 2025 masih terjadi di Makassar.

Hal ini dikeluhkan langsung oleh Wali Kota Munafri Arifuddin, alumni SMPN 3 Makassar.

Munafri adalah mantan siswa SMPN 3 (1987–1990).

Dalam acara launching seragam gratis di sekolah tersebut, Senin (21/7/2025), ia mengaku sering menerima pesan dari orang tua murid yang meminta agar anaknya diterima di sekolah favorit.

“SMP 3 ini menjadi salah satu sekolah yang sangat favorit sehingga hampir setiap hari masuk di WA saya, ‘tolong dulu kasi masuk keponakanta’. Akhirnya keponakan saya banyak sekali gara‑gara hanya masuk di SMP 3,” ungkapnya.

Munafri pun menegaskan bahwa ia tidak bisa membantu secara langsung.

“Saya bilang saya tidak tahu bagaimana caranya kasi masuk, satu saya kasi masuk ada 20 sampai 30 orang yang akan ikut,” tegasnya.

Baca juga: Ekspresi Siswa saat Dipasangkan Seragam Munafri-Melinda, dari Sumringah hingga Tegang

Dorong Penambahan Rombel

Munafri berharap Dinas Pendidikan membuka opsi penambahan rombongan belajar (rombel) sebagai solusi sementara mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah favorit.

“Jadi jangan semua bertumpu pada satu dua sekolah saja. Ini harus disebar supaya bola penyebaran pendidikan bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga pendidik penting, agar persepsi masyarakat terhadap semua sekolah menjadi setara.Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Achi Solaman, menanggapi dugaan titip-menitip.

Ia menegaskan proses SPMB 2025 sudah berbasis transparansi, adil, dan sesuai aturan.

“Setiap hasil seleksi dapat diakses langsung melalui situs resmi SPMB masing-masing sekolah."

"Ini komitmen kami untuk memastikan transparansi data dan akuntabilitas proses penerimaan,” ujarnya.

Achi menjelaskan pendaftaran dilakukan secara daring berdasarkan jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025.

“Jumlah kuota yang tersedia bisa dilihat langsung oleh masyarakat, jadi orang tua bisa memantau sendiri secara real time.”

Ia menegaskan bahwa sistem online difungsikan untuk mencegah nepotisme.

“Sistem online ini justru diterapkan untuk meminimalkan peluang intervensi atau praktik titip‑menitip. Kami pastikan tidak ada ruang untuk kecurangan,” tuturnya. (*)