HUT ke-79 Bhayangkara: Robot Humanoid versus Humanisasi Polri

Stabilitas politik dan kemananan memang ditentukan oleh banyak institusi, tidak hanya Polri.

Namun, dalam situasi negara tidak sedang berperang, Polri tentu memegang peran penting di sektor itu. 

Pada ambiguitas itulah antagonisme media sosial mendapat pembenaran.

Setiap unggahan video atau foto interaksi anggota polisi dengan masyarakat, memantik narasi positif atau negatif.

Namun interaksi negatif acapkali lebih kuat menancap di benak rakyat. 

Berbeda dengan institusi lain, ruang gerak Polri sesungguhnya lebih sarat risiko.

Itu karena anggota Polri harus bersentuhan lansung dengan masyarakat, 24 jam penuh, terkait pendisiplinan warga negara pula. Celakanya, banyak mata yang mengawasi. 

Jumlah pengguna medsos pada Januari 2025 ditaksir 143 juta atau setara 50,2 persen dari total populasi Indonesia.

Dengan telepon seluler di genggaman, para pengguna gadget ini potensial menjadi CCTV bagi anggota Polri lalu menguploadnya ke medsos.

Menyalahkan medsos tentu tidak bijak. Juga menampakkan kegagapan mengadaptasi zaman. Meski terbuka ruang bagi informasi hoax, medsos hanya alat.

Persoalannya tidak di sana. Persoalannya ada pada penyimpangan oknum anggota polisi di lapangan. Semakin banyak “oknum,” semakin besar peluang CCTV netizen menangkap momen.

Berbenah Diri

Mau tak mau Polri harus berbenah diri. Robot Humanoid, robot dog i-K9, robot tank, dan robot polisi (Ropi) yang dipamerkan Polri jelang hari Bhayangkara baru-baru ini adalah baik, sangat baik. Namun yang tak kalah urgen dari robotisasi adalah humanisasi polisi.

Humanisasi Polri adalah kebutuhan mendesak. Krisis kepercayaan publik tidak tumbuh begitu saja.

Gelombang sinisme masyarakat sejatinya dipicu arogansi aparat, penyalahgunaan kekuasaan, dan pengabaian nilai-nilai kemanusiaan.