Mewaspadai Ormas Berkedok Preman

Namun, pelaksanaan regulasi ini sering kali tebang pilih dan tidak konsisten. 

Banyak ormas dengan rekam jejak kekerasan yang dibiarkan beroperasi. Alasan yang sering digunakan adalah "takut menimbulkan gejolak sosial" atau "karena ormas tersebut punya massa besar".

Padahal, pendekatan permisif ini justru merusak otoritas hukum negara. Negara demokrasi tidak boleh tunduk kepada tekanan kelompok informal yang mengklaim sebagai representasi rakyat namun menggunakan cara-cara jalanan. 

Pemerintah perlu menerapkan pendekatan rule of law, bukan rule by fear. Penegakan hukum terhadap ormas yang melakukan pelanggaran harus dilakukan secara transparan, adil, dan konsisten. Tidak boleh ada toleransi terhadap aksi-aksi kekerasan, ancaman, atau pemaksaan kehendak oleh ormas, apapun latar belakang ideologi atau afiliasinya. 
 
Keteladanan Negara dan Pejabat Publik 

Keteladanan dan gaya komunikasi serta tindakan sebagian pejabat negara juga akan ikut mempengaruhi iklim sosial politik.

Pernyataan yang cenderung represif, seperti menyebut pihak yang tidak sepakat sebagai “pengkhianat bangsa” atau “layak keluar dari NKRI”, memperparah terjadinya polarisasi dan memberi ruang pembenaran bagi kelompok ormas untuk melakukan penindasan terhadap pihak berbeda pandangan. 

Sebagian ormas meniru gaya keras para pejabat ini. Dari cara berpakaian, penyampaian opini, hingga tindakan di lapangan.

Jika para pemimpin negara bersikap konfrontatif, jangan heran jika masyarakat akar rumput juga cenderung akan ikut-ikutan. 

Pejabat publik harus menjadi teladan dalam menjunjung nilai-nilai konstitusional. Pejabat diharapkan dapat menghindari dalam memberi ruang terhadap retorika kekerasan, namun seharusnya dapat mendorong diskusi publik yang sehat, membela kebebasan sipil, dan menjamin hak semua warga negara untuk merasa aman dari ancaman ormas. 
 
Ketakutan dan Erosi Kepercayaan 

Keberadaan ormas bergaya preman ini menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Banyak warga yang enggan melaporkan pelanggaran karena takut diintimidasi.

Pelaku usaha juga sering pasrah ketika didatangi kelompok tersebut. Situasi menimbulkan erosi kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan negara secara umum. 

Situasi dalam fenomena tersebut, jika dibiarkan akan merusak sendi demokrasi, di mana seharusnya membutuhkan ruang publik yang bebas dari ancaman dan tempat warga bisa menyampaikan berbagai pendapat tanpa rasa takut.

Ketika ormas menjadi alat pembungkam kebebasan itu, maka pemerintah dan masyarakat sedang berjalan mundur ke era otoritarianisme informal. 
 
Harapan Peran Ormas  

Dalam konteks ini, seharusnya ormas memiliki peran penting untuk menunjukkan wajah ormas yang sesungguhnya, yaitu berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ormas diharapkan menjadi contoh bagaimana berperan dalam pendidikan publik, advokasi kebijakan, serta penguatan nilai demokrasi dan keadilan sosial.