Ironi Pancasila

Oleh: Aswar Hasan 

Dosen Fisipol Unhas
 
TRIBUN-TIMUR.COM - Pancasila adalah sebuah ideologi. Hal ini tidak saja karena ia diwujudkan di zaman moderen, tetapi juga karena ia ditampilkan oleh seorang atau sekolompok orang yang berwawasan moderen, yaitu para bapak pendiri Republik Indonesia.

Dan dimaksudkan untuk memberi landasan failasufis bersama (common philosophical ground) sebuah masyarakat plural yang moderen, yaitu masyarakat Indonesia.

Sebagai produk pikiran moderen, Pancasila adalah ideologi yang dinamis, tidak statis, Watak dinamis Pancasila itu membuatnya sebagai ideologi terbuka (ensiklopedia Nurcholish Madjid, hal.2298, tahun 2006).

Namun ironisnya, pusaka nilai yang luhur itu lebih tumbuh kuat dan sehat di jantung kehidupan komunitas, tetapi belum cukup meresap ke ranah politik-kenegaraan—dengan segala implikasi negatifnya bagi persatuan dan keadilan.

Di tengah warga, gotong royong hadir dalam semangat silih asih (saling mencintai), silih asah (saling mewaraskan), silih asuh (saling membimbing). 

Tatkala nilai itu memasuki ranah politik, wujudnya perlahan berubah. Apa yang di kampung-kampung tumbuh sebagai kemurahan hati, di gedung-gedung parlemen kerap menjelma menjadi kompromi penuh kalkulasi.

Demokrasi pun kehilangan daya wakilnya—terperangkap dalam mekanisme elektoral yang menjauh dari semangat gotong royong yang positif.

Keputusan politik kerap lahir tergesa, dibayangi semangat mayoritarianisme yang lebih menonjolkan unjuk kekuatan ketimbang merawat kebijaksanaan kolektif.

Musyawarah-mufakat sebagai nadi demokrasi gotong royong perlahan ditinggalkan, digantikan oleh voting yang cepat, tetapi dangkal.

Suara minoritas kurang dihargai, pandangan yang berbeda dianggap sebagai gangguan, alih-alih penyeimbang.

Aspirasi akar rumput tersisih oleh pemaksaan elite, yang lebih sibuk menghitung kalkulasi kuasa daripada membangun kesepahaman.

Demokrasi yang semestinya tumbuh dari percakapan, perjumpaan, dan pertukaran gagasan justru menyusut menjadi perlombaan angka nirsubstansi.

Partai politik, misalnya, tak lagi menjadi wahana perjuangan aspirasi dan aksi kolektif. Ia telah menjelma menjadi semacam perusahaan privat yang dikendalikan oleh segelintir orang kuat.

Sistem perwakilan yang semestinya menjadi jembatan bagi keragaman kebangsaan kini cenderung tereduksi menjadi kontestasi perwakilan individual, tanpa menjamin kehadiran wakil golongan marjinal dan unsur strategis bangsa, maupun representasi sejati dari basis-basis komunitas kedaerahan.