Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Mantan Petinggi Polri Sebut Ada Operasi Benturkan Jokowi vs Mega, TNI Vs Polri

Penasihat Kapolri Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi menyampaikan blak-blakan soal pihak yang ingin memecah belah bangsa. 

Editor: Muh Hasim Arfah
Ilustrasi by AI
KONFLIK MEGA JOKOWI- Ilustrasi by AI Presiden Megawati Soekarnoputri melawan Joko Widodo. Penasihat Kapolri Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi menyampaikan ada pihak yang ingin mengadu Presiden Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo saat Indonesia Lawyers Club dengan tema IJAZAH JOKOWI: POLEMIK TANPA AKHIR, Kamis (29/5/2025). 

TRIBUN-TIMUR.COM- Penasihat Kapolri Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi menyampaikan blak-blakan soal pihak yang ingin memecah belah bangsa. 

Hal itu dia sampaikan saat Indonesia Lawyers Club dengan tema IJAZAH JOKOWI: POLEMIK TANPA AKHIR, Kamis (29/5/2025). 

Menurutnya, ada pihak yang ingin mengadu Presiden Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo

Selain itu, ada upaya untuk mengadu Polri, TNI dan Kejaksaan. 

"Ya, jangan sampai kita itu terprovokasi dengan berita-berita begini-begini, kemudian kita saling bertentangan. Karena itulah yang dibikin oleh invisible hand, ya, yang ingin menghancurkan negara kita. Negara kita itu sekarang lagi diadu-adu semua, diadu. Bu Mega  diadu dengan Pak Jokowi, TNI diadu sama Polri, TNI diadu sama jaksa, sama polisi, dan sebagainya," tegas Aryanto dalam sebuah diskusi terbuka dikutip tribun-timur.com, Jumat (30/5/2025).

Menurut Aryanto, konflik yang terjadi saat ini sudah tidak lagi sehat. Bahkan ia menilai ada pihak-pihak yang sengaja membenturkan Roy Suryo dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Nah, sekarang ini Pak Roy diadu dengan UGM. Kan itu yang terjadi."

Mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini menjelaskan bahwa polemik mengenai ijazah Presiden Jokowi ini pada dasarnya adalah sebuah tuduhan serius yang seharusnya diselesaikan secara hukum, bukan di media sosial atau ruang publik semata.

"Kasus ini yang terjadi adalah tuduhan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Itu pokok masalahnya. Tuduhan itu merupakan satu tindak pidana kalau tidak terbukti. Jadi kasus ini masih harusnya masuk ke bagaimana cara penyelesaiannya menurut hukum. Karena negara kita negara hukum, tidak bisa diselesaikan lewat media," jelasnya.

Aryanto mengaku mengikuti isu ini sejak awal, dan prihatin melihat perdebatan yang justru tidak produktif.

"Saya sendiri yang ngikuti masalah ini hari demi hari, karena saya sering diundang di TV. Ini kok kayak orang bertengkar, seperti orang yang enggak dengar satu sama dengan yang lain. Ini ngomong ini, ini ngomong ini. Saya sendiri bingung," kata mantan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini. 

Menurutnya, saat ini yang terjadi adalah pertarungan antara dua kubu: mereka yang membenci Presiden Jokowi dan mereka yang mendukung atau simpatik.

"Yang bertengkar ini ialah antara kelompok yang benci dengan Jokowi melawan kelompok yang simpatik."

Ia menyebutkan bahwa keramaian polemik ini justru terjadi di media sosial dan wacana-wacana publik, yang berpotensi menimbulkan ekses sosial-politik lebih luas.

"Kalau keramaian ini dibiarkan, nanti akan terjadi benturan di bawah, dan eksesnya... ini sudah memalukan seluruh dunia. Nama UGM jatuh gara-gara dituduh Pak Roy bahwa ini dia kongkalikong untuk menyembunyikan ijazahnya Pak Jokowi, berkolusi dengan Pak Jokowi. Dulu skripsinya enggak ada, diada-adakan. Itu kan yang terjadi."

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved