BPK Desak Pemprov Bayar DBH

“Kondisi ini mengakibatkan pemerintah daerah belum membayar kegiatan layanan masyarakat yang bersumber dari DBH pajak,” ujarnya.

Dede juga menyoroti ketidakseimbangan antara posisi kas dan piutang Pemprov dengan kewajiban jangka pendek yang seharusnya segera diselesaikan.

Ini menunjukkan Pemprov belum bisa menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya secara optimal.

Meski demikian, BPK tetap memberi WTP atas LKPD Sulsel tahun 2024.

Dede menegaskan opini ini bukan berarti tanpa catatan serius.

“Catatan-catatan ini harus menjadi fokus perbaikan bagi Pemprov guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengakui kualitas pelayanan pemerintahannya belum maksimal.

“Pelaksanaan pemeriksaan keuangan oleh BPK diharapkan memberi manfaat besar bagi Pemprov, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ujar Fatmawati.

Ia menekankan kepada seluruh OPD agar lebih efisien dan efektif.

Paling utama, transparan dalam mengelola anggaran dan taat ketentuan perundang-undangan.

“Catatan dari BPK ini merupakan poin penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Menindaklanjuti rekomendasi BPK, Fatmawati menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov segera menyelesaikan tindak lanjut temuan tersebut.

Dengan catatan, tetap berkoordinasi dan mengikuti arahan BPK Sulsel. 

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi mengapresiasi Pemprov atas pencapaian tersebut. 

Ia menyebut WTP merupakan wujud nyata dari transparansi dan akuntabilitas yang dijaga oleh Pemprov.

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran Pemprov Sulsel atas kerja keras telah dilakukan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada BPK RI
atas pendampingan dan pengawasan selama ini,” kata Cicu sapaannya.