Pembelajaran Demokrasi dari Kasus Yuran Fernandes

Oleh: Muhammad Idris

Dosen Ilmu Komunikasi FSIKP UMI dan Pencinta Sepakbola

TRIBUN-TIMUR.COM - Sepakbola dan demokrasi adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan.

Dalam sepakbola sangat menjunjung tinggi sportifitas, prinsip fair play, sangat menghormati kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Namun yang terjadi ini memperlihatkan hal sebaliknya. Pemain timnas Cape Verde ini awalnya mendapat sanksi larangan bermain selama satu tahun dan denda Rp25 juta. 

Meski hasil sidang Komdis PSSI atas banding yang diajukan PSM Makassar akhirnya  memutuskan sanksi 3 bulan larangan bermain dengan denda Rp25 juta.

Ini bukan soal sanksi yang berkurang, tapi secara esensi pemain tetap diputus bersalah. 

Pemain dikenai sanksi hanya karena menyuarakan ketidakadilan. Disisi lain, belum ada jaminan bahwa wasit yang bersangkutan diperiksa secara transparan atau minimal membentuk tim investigasi. 

Sanksi dijatuhkan karena Yuran memberikan kritik keras atas kinerja wasit di sosial media Instagram.

Publik menilai pemberian sanksi dianggap tidak hanya merugikan Yuran dan PSM Makassar. Keputusan ini menjadi preseden buruk bagi kebebasan berekspresi pemain sepak bola Indonesia. 

Padahal kritik itu ruang demokrasi, bentuk dari feedback yang seharusnya jadi bahan refleksi bagi setiap institusi.

Namun, Komdis PSSI justru memposisikan kritik sebagai bentuk ancaman,  bukan sebagai masukan demi pembenahan.

Hal ini cerminan sikap mental anti kritik yang justru kontraproduktif bagi perkembangan sepak bola Indonesia.

Jika semua protes dan kritik harus mendapat sanksi berat, kapan ruang evaluasi dan perbaikan sepak bola nasional dilakukan?

Mengapa Komdis PSSI sangat reaktif menghukum pemain yang protes ketimbang mengevaluasi wasit yang bermasalah?