Ironi PSU Palopo, Warga Lebih Pilih Uang daripada Masa Depan?

Oleh: Saparuddin Santa

Direktur Eksekutif Visi Indonesia Consulting

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada fakta menarik yang tim kami dari lembaga survei Visi Indonesia Consulting temukan saat melakukan survei tahap akhir menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo yang akan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling terhadap 480 responden di 9 kecamatan dan 48 kelurahan di Kota Palopo, pada periode 5–15 Mei 2025.

Hasilnya menunjukkan bahwa masih ada 56,4 persen pemilih di Kota Palopo yang percaya bahwa uang adalah penentu kemenangan calon.

Sebanyak 41,2 persen menyatakan tidak setuju dan belum tentu memilih calon yang mengandalkan uang, sisanya 2,4 persen memilih tidak menjawab atau masih ragu.

Pada periode survei sebelumnya, yaitu 10–20 April 2025, angka yang menyatakan setuju dengan money politics berada di 76,7 persen (diberitakan di media yang sama, 25 April 2025).

Salah satu penyebab turunnya persentase pemilih pragmatis adalah peringatan keras Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, kepada para calon saat menghadiri Deklarasi Pilkada Damai di KPU Kota Palopo, 7 Mei 2024.

Saat itu, Gubernur menyampaikan dengan tegas kepada para calon untuk tidak mencoba-coba menggunakan money politics, jika tidak ingin didiskualifikasi.

Meskipun terjadi penurunan, tetap saja ini merupakan angka yang signifikan. Ironisnya, mereka yang 56,4 persen ini menyatakan bersedia menerima uang, dan hanya akan memilih calon yang memberikan uang.

Saat tim kami melakukan wawancara mendalam (in-depth interview), dan menanyakan, “Mengapa Anda mau menerima uang dari calon?”

Jawabannya beragam, tetapi intinya sama: para pemilih ini menganggap bahwa pemimpin yang ideal adalah “yang punya uang.” Tidak penting apakah calon tersebut memiliki pengalaman kepemimpinan atau tidak.

Tidak peduli apakah calon yang didukung punya latar belakang di pemerintahan atau tidak. Juga tidak peduli pada kualitas figur dan latar belakang calon.

Para pemilih pragmatis ini, dengan mudah dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, menganggap bahwa menerima uang politik dari salah satu calon tidak memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab terhadap baik buruknya tata kelola pemerintahan di masa depan.

Situasi ini sebetulnya bukanlah hal yang aneh. Sejak beberapa periode pemilihan di berbagai wilayah yang berbeda, di mana lembaga survei kami ikut serta melakukan survei perilaku pemilih, hasilnya hampir sama.