Heboh Anggapan Gubernur Suka Ngonten

Oleh: Inosensius Enryco Mokos

Peneliti Komunikasi Politik, Pendidikan, Publik dan Budaya

TRIBUN-TIMUR.COM - DI tengah derasnya arus informasi di era digital, media sosial telah menjadi panggung baru bagi para pemimpin untuk berinteraksi dengan publik.

Fenomena “gubernur konten” yang disematkan Gubernur Kalimantan Timur kepada Dedi Mulyadi (Gubernur Jawa Barat) bukan sekadar candaan politik, melainkan cerminan dinamika baru dalam tata kelola pemerintahan.

Di satu sisi, konten digital menjadi jembatan transparansi yang memungkinkan masyarakat menyaksikan langsung kinerja pemimpinnya; di sisi lain, ia juga rentan dianggap
sebagai alat pencitraan yang mengaburkan substansi kerja nyata. 

Lantas, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi gelombang konten politik ini?

Apakah aktivitas “ngonten” seorang gubernur merupakan bentuk akuntabilitas atau sekadar strategi membangun citra semu?

Pertanyaan ini mengajak kita menelisik lebih dalam peran media sosial dalam demokrasi modern, di mana setiap unggahan bukan hanya informasi, tetapi juga cermin dari integritas dan komitmen seorang pemimpin.

Pemimpin Berkonten Pantaskah?

Pernyataan Gubernur Kaltim mengenai Dedi Mulyadi sebagai “gubernur konten” muncul dalam konteks diskusi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Dedi Mulyadi, yang dikenal aktif di media sosial, sering membagikan momen-momen kesehariannya sebagai pemimpin daerah. Gubernur Kaltim menyoroti bahwa konten yang
dihasilkan Dedi Mulyadi dapat memberikan gambaran tentang kinerjanya sebagai pelayan rakyat.

Namun, pernyataan ini juga mengandung nuansa kritik, seolah menegaskan bahwa ada batasan antara menunjukkan kinerja dan sekadar mencari popularitas.

Lantas pertanyaannya, apakah seorang gubernur dilarang membuat konten?

Secara prinsip, tidak ada larangan bagi seorang gubernur untuk membuat konten tentang kesehariannya dalam menjalankan tugas.

Justru, dalam konteks transparansi, pembuatan konten dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bekerja untuk kepentingan rakyat.

Namun, penting untuk membedakan antara konten yang informatif dan konten yang bersifat pencitraan semata.

Konten yang baik seharusnya memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai program-program yang dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta pencapaian yang diraih.

Anggapan bahwa seorang gubernur adalah “gubernur konten” sering kali muncul dari persepsi bahwa mereka lebih fokus pada citra publik daripada substansi kerja.

Dalam banyak kasus, politisi yang aktif di media sosial dapat dianggap lebih mementingkan popularitas daripada hasil kerja nyata.

Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa banyak politisi yang sulit dipercaya janji politiknya, sehingga masyarakat merasa skeptis terhadap setiap tindakan yang mereka lakukan.

Namun di lain sisi, masyarakat membutuhkan cara untuk menilai apakah pemimpin mereka benar-benar bekerja untuk rakyat.

Konten yang dibagikan oleh seorang gubernur dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang aktivitas dan program yang dijalankan. 

Aktivitas kepala daerah dalam membagikan konten terkait keseharian kerja mereka sebagai pelayan publik tidak hanya sekadar tren digital, tetapi juga membawa sejumlah
dampak positif yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan dan hubungan dengan masyarakat. 

Dengan membagikan aktivitas kerja melalui konten, kepala daerah secara tidak langsung membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat proses pengambilan keputusan,
kunjungan lapangan, atau implementasi program.

Hal ini mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan rakyat, sehingga masyarakat bisa menilai apakah kebijakan yang dijanjikan benar-benar dijalankan.

Transparansi ini juga mendorong akuntabilitas, karena pemimpin akan lebih berhati-hati dalam bertindak ketika menyadari bahwa setiap langkahnya diawasi publik.

Konten yang menampilkan sisi humanis kepala daerah—seperti interaksi langsung dengan warga, kunjungan ke daerah terpencil, atau bahkan momen informal saat
bekerja—dapat menciptakan kesan bahwa pemimpin tersebut “mengerti” dan “dekat” dengan rakyat.

Kedekatan emosional ini berpotensi meningkatkan kepercayaan publik, terutama di tengah krisis kepercayaan terhadap politisi yang kerap dianggap hanya muncul saat pemilu.

Konten kreatif bisa menjadi media edukasi yang efektif untuk mensosialisasikan program-program pemerintah.

Misalnya, video tentang pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, atau inisiatif lingkungan dapat disampaikan dengan cara yang mudah dicerna.

Masyarakat yang awalnya tidak memahami mekanisme suatu program bisa menjadi lebih aware dan terlibat aktif setelah melihat penjelasan visual melalui konten.

Kepala daerah yang aktif berkonten sering kali membuka ruang dialog, seperti kolom komentar atau sesi tanya-jawab langsung.

Ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, masukan, atau aspirasi secara real-time.

Partisipasi aktif ini tidak hanya memperkaya perspektif pemimpin dalam mengambil kebijakan, tetapi juga membuat warga merasa dihargai sebagai mitra pembangunan.

Konten yang menampilkan kemajuan daerah, potensi lokal, atau inovasi kebijakan dapat menjadi alat promosi tidak langsung.

Misalnya, konten tentang destinasi wisata unggulan, UMKM kreatif, atau keberhasilan program pendidikan bisa menarik perhatian investor, wisatawan, atau bahkan pemerintah pusat. 

Ketika satu kepala daerah sukses membangun komunikasi melalui konten, hal ini bisa memicu efek domino di kalangan pemimpin lain.

Mereka akan terdorong untuk lebih inovatif dalam menyampaikan kinerja, sehingga tercipta budaya kompetisi sehat dalam hal transparansi dan pelayanan publik.

Masukan dan Saran

Di tengah maraknya konten yang dibagikan kepala daerah, masyarakat tidak bisa hanya menjadi penonton pasif.

Keterbukaan informasi melalui media sosial harus diimbangi dengan kesadaran kritis publik untuk memastikan bahwa konten tersebut tidak sekadar menjadi alat pencitraan, melainkan benar-benar mencerminkan kerja nyata.

Ketika pemimpin berlomba, masyarakat justru dituntut untuk lebih cermat dalam menyaring informasi, mengajukan pertanyaan substantif, dan aktif mengawal janji-janji politik menjadi realitas.

Ada beberapa hal yang penting untuk menjadi catatan kita bersama sebagai masyarakat.

Pertama, kritis terhadap konten. Masyarakat harus mampu membedakan antara konten yang informatif dan konten yang bersifat pencitraan.

Mereka perlu mempertanyakan substansi dari konten yang dibagikan.

Kedua, mendorong transparansi. Masyarakat dapat mendorong pemimpin mereka untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kinerja.

Ini bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi atau media sosial.

Ketiga, partisipasi aktif. Masyarakat sebaiknya aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan, misalnya dengan memberikan masukan atau kritik terhadap program yang
dijalankan.

Ini akan mendorong pemimpin untuk lebih responsif.

Keempat, evaluasi kinerja. Masyarakat perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja pemimpin berdasarkan hasil nyata, bukan hanya berdasarkan konten yang dibagikan.

Ini bisa dilakukan melalui survei atau forum diskusi.(*)