Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Hari Buruh 2025

Buruh Makassar Bakal Turun ke Jalan Peringati May Day 2025, Ketua DPRD Sulsel: Kami Siap Berdialog

Cicu menyebut DPRD Sulsel sebagai lembaga legislatif memiliki kewajiban untuk mendengar suara rakyat.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Erlan Saputra
HARI BURUH - Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi saat ditemui di Kantor DPRD Sulsel, Selasa (22/4/2025) lalu. Terbaru, Cicu merespons rencana aksi besar-besaran Hari Buruh Internasional, Kamis (1/5/2025).   

"Rencananya kita akan kumpul di Kampus Pinisi UNM, lalu longmarch menuju Fly Over Makassar. Ini aksi gabungan aliansi mahasiswa lintas fakultas," kata Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (30/4/2025).

Meski belum menyebut angka pasti, Syarif menargetkan jumlah peserta aksi bisa melampaui capaian tahun sebelumnya yang mencapai 300 orang. 

Saat ini, BEM UNM tengah merencanakan konsolidasi internal bersama lembaga kemahasiswaan di setiap fakultas.

Hal ini guna mematangkan strategi mobilisasi massa serta merumuskan poin-poin tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi.

Adapun isu-isu utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut, antara lain desakan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).

Lalu akan menyuarakan penolakan terhadap hasil revisi UU TNI yang telah disahkan DPR RI melalui sidang paripurna pada Kamis, 20 Maret 2025 lalu.

Menurut Syarif, hasil revisi tersebut mengandung sejumlah pasal bermasalah yang berpotensi mengancam demokrasi, supremasi sipil, dan prinsip negara hukum.

"Ada banyak alasan mengapa masyarakat harus menolak UU TNI hasil revisi ini," tuturnya.

Salah satunya adalah karena aturan ini dinilai membuka kembali ruang keterlibatan militer dalam urusan sosial-politik dan ekonomi, seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru.

Mahasiswa menilai, kembalinya militer ke dalam ranah sipil secara aktif justru berpotensi memperkuat impunitas atau kekebalan hukum bagi anggota TNI. 

Selain itu, UU ini dinilai mengancam independensi lembaga peradilan serta melemahkan kontrol sipil terhadap institusi militer.

"Ini adalah kemunduran dalam kehidupan demokrasi. Supremasi sipil harus tetap dijaga, dan militer semestinya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan pada peran-peran sipil," tegas Syarif.

Penolakan terhadap revisi UU TNI telah digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk akademisi, pegiat HAM, dan organisasi mahasiswa. 

Dalam aksi besok, mahasiswa UNM berkomitmen akan menyuarakan isu ini sebagai bagian penting dari agenda perjuangan mereka.

Selain itu, mahasiswa akan menyuarakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved