Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Headline Tribun Timur

ASN Pemprov Sulsel Wajib Tes Narkoba

Seluruh pegawai negeri di lingkup Pemprov Sulsel, harus menjalani tes bebas narkoba.

Editor: Sudirman
TRIBUN TIMUR
HEADLINE TRIBUN TIMUR - ASN di Pemprov Sulsel akan menjalani tes bebas narkoba.  Tes narkoba ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ASN Pemprov Sulsel terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman akan menerapkan kebijakan baru di awal pemerintahannya.

Seluruh pegawai negeri di lingkup Pemprov Sulsel, harus menjalani tes bebas narkoba.

Kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Andi Sudirman Sulaiman untuk menyukseskan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ishaq Iskandar mengatakan, tes narkoba ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh ASN Pemprov Sulsel terbebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Pak Gubernur mau seluruh ASN check-up (Kesehatan), di cek narkobanya. Pokoknya beliu konsen PKG (Pemeriksaan Kesehatan Gratis). Program Astacita Presiden disukseskan,” kata Ishaq Iskandar di Makassar, Selasa (11/3).

Baca juga: 3 Pemuda di Palopo Ditangkap saat Transaksi Narkoba Lewat Instagram

Saat ini, Dinkes masih menghitung kebutuhan anggaran terkait pemeriksaan kesehatan tersebut.

Nantinya perhitungan anggaran akan disetor dahulu ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel.

“Kita siapkan anggaran dihitung baik-baik, berapa kebutuhannya. Pemeriksaan A, B, C, berapa anggarannya nanti diberikan ke Bappeda,” lanjutnya.

Bappelitbangda Sulsel memang ditugaskan koordinir terkait perumusan program kerja tiap OPD di Sulsel.

Tugas ini diberikan langsung Andi Sudirman Sulaiman ke Bappelitbangda Sulsel.

Kepala Bappelitbangda Setiawan Aswad mengaku kebijakan itu ditempuh untuk mengendalikan program kegiatan tepat sasaran.

Di sisi lain, program OPD juga harus sejalan dengan asta cita pemerintah saat ini.

Setiawan mengaku sudah ada perencanaan pembangunan nasional hingga daerah salama 20 tahun ke depan.

Sehingga perencaan tingkat OPD bahkan harus mendapat pengendalian khusus.

“Bicara perencanaan pakemnya se-Indonesia itu 20 tahun kedepan Namanya perencanaan imperatif. Artinya itu perencanaan di drive dari pusat ke daerah sehingga terjadi keselarasan capaian sasaran.Itu esensi,” kata Setiawan.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved