PSU Pilkada Palopo, Waspada Politik Uang

Kondisi politik pasca putusan MK?

Yudha: Saya melihat masing-masing pihak sedang konsolidasi. Tim sukses dan para pendukung pasti sudah mempersiapkan strategi mereka. Apalagi dengan rivalitas yang cukup ketat, suara pasangan tertentu yang sebelumnya jauh di bawah pasti menjadi sasaran untuk didekati.

Dari segi waktu, keputusan ini memberi jeda yang cukup bagi publik untuk mencerna dan menerima kenyataan. Ada tahapan yang membuat tensi politik tidak langsung meledak, mulai dari keputusan DKPP yang memberhentikan tiga komisioner KPU hingga putusan MK. Ini memberi ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru.

Langkah bijak?

Yudha: Saya melihat keputusan ini cukup bijak. Selain memberikan kepastian hukum, keputusan ini juga menjadi pembelajaran publik tentang pentingnya legalitas dalam berpolitik.

Secara kapasitas, Trisal dan pasangannya memang diakui memiliki kompetensi, tetapi di negara kita, legalitas tetap menjadi hal yang utama. Ini juga menjadi pelajaran bagi generasi muda bahwa pendidikan formal dan dokumen legal tetap diperlukan dalam sistem yang ada. Anda boleh pintar, tapi sekolah adalah bukti formal bahwa Anda pernah belajar, meskipun belajar tidak selalu terjadi di sekolah.

Pengaruhi elektabilitas?

Yudha: Simpati publik akan lahir tergantung pada siapa yang dipilih sebagai pengganti. Jika yang dipilih adalah istrinya, ada kemungkinan besar akan mendapatkan simpati publik. Orang Sulsel dikenal sangat emosional dalam politik dan ini bisa membakar semangat lama.

Tingkat partisipasi masyarakat?

Yudha: Ini menjadi tantangan bagi penyelenggara untuk mempertahankan presentase partisipasi. Namun, karena Palopo adalah kota dengan cakupan kecil, optimisme masih ada. Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan atau setidaknya mempertahankan partisipasi pemilih.

Strategi penyelenggara?

Upi: KPU harus memiliki strategi khusus dalam waktu yang singkat, terutama dalam meyakinkan pemilih agar kembali menggunakan hak pilihnya. Dalam PSU biasanya partisipasi cenderung menurun, jadi sosialisasi harus dilakukan lebih intensif.

Yudha: KPU Provinsi harus segera membangun komunikasi dengan pemerintah setempat karena banyak penyelenggara sebelumnya sudah tidak ada. Selain itu, harus ada strategi baru yang berbeda dari tahapan awal.

Pemilihan calon pengganti?

Upi: Mekanismenya masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Parpol akan mengusulkan pengganti, lalu akan dilakukan verifikasi dokumen kembali. Semua pihak harus berhati-hati agar tidak terjadi masalah serupa.