Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Wawancara Eksklusif Tribun Timur

PSU Pilkada Palopo, Waspada Politik Uang

Komisioner KPU Sulsel Upi Hastati dan Pemerhati Kebijakan Publik, Andi Yudha Yunus membahas kesiapan KPU dan seperti apa dinamika PSU.

Penulis: Hasriyani Latif | Editor: Hasriyani Latif
YouTube Tribun Timur
KESIAPAN PSU - Komisioner KPU Sulsel Upi Hastati (tengah) dan Pemerhati Kebijakan Publik, Andi Yudha Yunus (kiri) narasumber Podcast Ngobrol Politik Tribun Timur di Studio Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Makassar, Rabu (26/2/2024). Mereka membahas kesiapan KPU untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo 2024. 

Ini bentuk demokrasi?

Yudha: Secara prinsip, prosedur hukum dalam proses ini sudah berjalan. Jika ditanya bagaimana keputusan MK, saya selalu mengatakan bahwa apapun keputusannya pasti benar karena setiap keputusan didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, yang perlu kita pahami adalah bahwa keputusan hukum harus diterima oleh semua pihak.

Terkait ijazah jadi perdebatan?

Yudha: Saya menganalogikan ini seperti uang palsu. Jika Anda tidak tahu bahwa Anda memegang uang palsu, Anda tidak akan ditangkap, tetapi pihak berwenang akan mencari siapa yang mengedarkan uang tersebut. Dalam konteks ini, jika seseorang mendapatkan ijazah yang ternyata tidak sah, tetapi ia tidak tahu itu menjadi perdebatan tersendiri. Namun, jika secara hukum ijazah dinyatakan palsu, maka secara otomatis status calon tersebut gugur karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Oleh karena itu, keputusan MK untuk menggelar PSU merupakan konsekuensi dari adanya permasalahan ini.

Sudah diprediksi sebelumnya?

Yudha: Sejak awal, saya sudah memperkirakan bahwa PSU adalah kemungkinan yang sangat besar. Pertanyaannya hanya apakah PSU akan menggugurkan salah satu calon atau kedua calon yang bersaing ketat. Akhirnya, MK memutuskan untuk mendiskualifikasi satu calon dan memerintahkan PSU.

Mekanisme persiapan PSU?

Upi: Langkah pertama yang sedang kami pikirkan saat ini adalah memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan PSU. Setelah itu, kami akan mendesain tahapan-tahapan yang mencakup rekrutmen petugas ad hoc di tingkat kecamatan hingga KPPS. Semua ini harus segera dilakukan karena PSU harus berjalan sesuai dengan perintah MK. Saat ini, kami juga masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI untuk mendetailkan tahapan PSU ini.

Berdekatan Ramadan jadi tantangan?

Upi: Bagi penyelenggara pemilu, Ramadan bukan halangan dalam bekerja. Komitmen kami sebagai penyelenggara pemilu adalah bekerja sepenuh waktu, sehingga tantangan ini sudah menjadi bagian dari tugas kami. Namun, tentu kita berharap berkah Ramadan membawa suasana yang lebih damai, sehingga PSU dapat berjalan lancar tanpa gesekan atau konflik.

Pengambilalihan kepemimpinan?

Upi: Karena masih ada dua anggota KPU Palopo yang aktif, KPU Sulsel akan mengambil alih kepemimpinan sementara. Namun, pimpinan di KPU Sulsel akan bergantian turun ke Palopo, mengingat tugas di tingkat provinsi juga harus tetap berjalan.

Potensi kekacauan jika menang lagi?

Yudha: Jika kita melihat proses Pilkada di Palopo sebelumnya, sebenarnya tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Tidak ada insiden berarti dalam tahapan maupun hari pencoblosan. Masalah yang muncul lebih ke aspek administrasi dan cacat prosedural.

Keputusan untuk melakukan PSU dan hanya mendiskualifikasi satu pasangan tanpa menggugurkan keduanya bisa dikatakan sebagai strategi untuk menurunkan tensi publik. Dengan adanya wacana calon pengganti dari pihak Trisal, itu bisa menjadi bagian dari strategi politik agar situasi tetap kondusif.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved