Prof Hamid Paddu: 10 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Hancur

"Nah kemudian muncul pertanyaan kami, apakah efesiensi anggaran atau pemangkasan ini mendiskriminasi pelaku usaha jasa konstruksi atau malah pengusaha hotel dan restoran," ujarnya.

Anggapan diskriminatif itu, kata Musmulyadi bukan tanpa alasan. Sebab kata dia, belum ada penjelasan eksplisit terkait keterlibatan pelaku jasa konstruksi dalam MBG tersebut.

"Kalau dalam konteks lokal Sulsel, kita pelaku jasa konstruksi itu sebenarnya belum dapat gambaran untuk mengakses peran serta atau keterlibatan jasa konstruksi dalam program makan bergizi gratis itu di mana?" sebutnya.

Padahal, dalam sektor jasa konstruksi terdapat tiga bidang yang memungkinkan untuk dilibatkan dalam program MBG itu.

Seperti pelaku jasa untuk pekerjaan konstruksi atau kontraktor, jasa layanan konsultasi dan juga rantai pasok.

"Nah ini (tiga bidang jasa konstruksi) yang sangat terdampak dengan pemangkasan anggaran ini," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina yang juga menjadi narasumber dari FGD itu, mengatakan, akan ada penambahan APBN dan APBD.

Selain itu, Rahman Pina dalam FGD itu, juga menyebut akan ada pembangunan 650 dapur untuk MBG di Sulsel.

Namun, kata Musmulyadi, rencana pembangunan dapur tersebut, belum sebanding dengan juga pelaku jasa konstruksi.

"Karena pelaku jasa konstruksi yang bernaung dalam dua asosiasi (Inkindo dan Perkindo) itu, ada 1.200. Belum lagi kalau kita pisahkan tenaga kerja tetap dan tidak tetap," bebernya.

Musmulyadi, keberadaan pelaku jasa konstruksi tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.

Sebab, sektor konstruksi merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 10,5 persen.

Olehnya itu, ia pun berharap, dalam rencana anggaran nanti baik APBD ataupun APBN, agar sektor konstruksi tidak terabaikan.(*)