Prof Hamid Paddu: 10 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Hancur

“Efisiensi ini harus bersesuaian dengan arah pembangunan kita dalam lima tahun ke depan,” katanya saat FGD di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025).

Saat ini, kata Setiawan Aswad, RPJMD yang disusun diharapkan bisa selesai sebelum pelantikan Gubernur terpilih pada tanggal 20 Februari mendatang. 

Setelah pelantikan, proses penyusunan RPJMD secara resmi akan dimulai.

Menurut ketentuan, Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Ia mengaku, penyesuaian waktu penyusunan RPJMD dilakukan dengan mempercepat proses, sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mencocokkan program pembangunan dengan janji-janji kepala daerah terpilih.

“Rancangan teknokratik ini akan memuat langkah-langkah yang harus diambil oleh kepala daerah terpilih ke depan. Kami melihat efisiensi ini salah satu sisi positifnya adalah momentum untuk Pemda meningkatkan kualitas belanja kita,” ujarnya.

Adapun kata Setiawan Aswad, penekanan dari Gubernur terpilih ada pada empat aspek utama yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan.

“Nanti kita akan mencermati, efisiensi kita lakuka, kita memangkas belanja-belanja yang tidak mengarah langsung kepada masyarakat dan ini sudah bersesuaian dengan tadi apa yang menjadi penekanan dari gubernur terpilih misalnya," jelasnya.

Nasib Pelaku Jasa Konstruksi 

Rencana efesiensi anggaran atau pemangkasan anggaran oleh pemerintah dianggap mengenyampingkan nasib para pelaku jasa konstruksi.

Pasalnya, Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menjadi salah satu kementrian yang terbesar mengalami pemangkasan anggaran.
Dari total pagu Rp110,95 triliun, Kemen PU mengalami pemangkasan anggaran hingga 80 persen atau Rp81,38 triliun.

Pemangkasan anggaran untuk menyukseskan MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu, pun dianggap diskriminatif terhadap pekerja konstruksi.

Sebab, selain anggaran yang dipangkas, kerja sama lintas sektor untuk menyukseskan program MBG tersebut, juga dianggap kurang melibatkan pelaku konstruksi.

"Nah ada kerjasama lintas sektor itu yang tidak menyebutkan Kementerian PU sebagai lembaga atau kementerian yang mengawasi progam makan bergizi gratis itu," kata Ketua DPD Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sulsel, Ir Ar Musmulyadi, ST IPM IAI saat menjadi narasumber FGD di kantor Tribun Timur, kemarin.

Yang dilibatkan dalam lintas sektor MBG itu, lanjut Musmulyadi hanya Kementrian Kesehatan, BPOM dan beberapa lembaga lain.