Prof Hamid Paddu: 10 Tahun Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Hancur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Abdul Hamid Paddu menyoroti  penurunan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) 10 tahun terakhir.

Ia menyebut, tak seharusnya pertumbuhan ekonomi Sulsel berada di bawah tujuh persen.

“10 tahun kita hancur pertumbuhan ekonominya. Lintasan pertumbuhan ekonomi ini ada yang rusak. Rusaknya di inefisiensi yang terjadi dan inefektif,” ungkapnya saat menjadi narasumber di FGD Tribun Timur, Selasa (18/2).

Prof Hamid Paddu menuturkan, jika mengecek APBD Sulsel 2023 dan 2024 pasti ada dinas yang menganggarkan pembelian sofa.

Model penganggaran seperti ini diakuinya sudah dikritik sejak 15 tahun silam. Namun, tak ada perubahan.

“Ini pemborosan luar biasa,” tegasnya.

Ia menerangkan, 15 tahun silam saat dirinya diberi tugas untuk mengalokasikan dana transfer ke daerah, mampu mengangkat fiskal daerah menjadi lebih baik.

Padahal dulu seluruh kabupaten pendapat asli daerahnya (PAD) hanya tujuh persen, 94 persen uang dari pemerintah pusat dari dana transfer (TKD).

Artinya daerah tak punya uang untuk membangun. Ada potensi, tapi malas mencari uang.

Padahal PAD bisa didapat dari pajak parkir.

Baca juga: Rp112 Miliar ‘Lemak’ Sulsel Dibuang

Namun, apa daya pengelolaan kurang bagus. Yang bisa menghasilkan juga adalah pajak hotel dan pajak kendaraan.

Makanya diberikan dana transfer untuk bisa berkembang. Hasilnya terlihat dengan naiknya PAD sekira tahun 2010 silam di angka 10 persen.

Setelah itu pertumbuhan ekonomi justru semakin menurun lagi.

“Dulu dikasih dana transfer, ekonomi berkembang, naik PADnya sampai 2010, 10 sekian persen, daerah di Sulsel naik PAD. Setelah itu down lagi,” sebutnya.

“Ada kelemahan, mungkin ternina bobokan sehingga apa yang terjadi, kemampuan fiskal daerah menjadi lemah. Yang tadinya ekonomi meningkat, PAD meningkat,” pungkas Prof Hamid. 

Sulsel Kehilangan Rp112 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur terpilih.

RPJMD itu disusun di tengah-tengah efisiensi anggaran untuk Sulsel sebesar Rp112 miliar.

Efisiensi anggaran tersebut dilakukan atas Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi anggaran tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat guna membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya.

Perintah tersebut atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi anggaran tersebut, diperkirakan akan berimbas ke sektor-sektor usaha yang ada di Sulsel.

Selaini itu, efisiensi anggaran ini juga berdampak pada proyke-proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembagunan jalan dan irigasi, ikut terganggu.

Nantinya, anggaran itu akan dialihkan untuk beberapa program prioritas Presiden, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk membahas dampak efisiensi anggaran tersebut, Tribun Timur menggelar forum group discussion (FGD) di kantor Tribun Timur, Selasa (18/2/2025) siang.

FGD ini mengangkat tema Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel.

FGD dipandu oleh Pimpinan Umum Tribun Timur, Andi Surudji. Hadir sejumlah narasumber berkompeten.

Seperti Kepala Bapelitbangda Sulsel Setiawan Aswad, Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Publik Unhas, Prof Abdul Hamid Paddu, Ketua DPD Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sulsel, Ir Ar Musmulyadi, ST IPM IAI, dan Sekretaris BPD Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia Sulsel, Nasrullah Karim.

Kepala Bapelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad mengatakan jika efisiensi anggaran yang dilakukan sejalan dengan momentum masa jabatan kepala daerah terpilih. 

Hal ini bertujuan menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan visi dan janji-janji kepala daerah terpilih dalam lima tahun ke depan.

“Efisiensi ini harus bersesuaian dengan arah pembangunan kita dalam lima tahun ke depan,” katanya saat FGD di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025).

Saat ini, kata Setiawan Aswad, RPJMD yang disusun diharapkan bisa selesai sebelum pelantikan Gubernur terpilih pada tanggal 20 Februari mendatang. 

Setelah pelantikan, proses penyusunan RPJMD secara resmi akan dimulai.

Menurut ketentuan, Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

Ia mengaku, penyesuaian waktu penyusunan RPJMD dilakukan dengan mempercepat proses, sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mencocokkan program pembangunan dengan janji-janji kepala daerah terpilih.

“Rancangan teknokratik ini akan memuat langkah-langkah yang harus diambil oleh kepala daerah terpilih ke depan. Kami melihat efisiensi ini salah satu sisi positifnya adalah momentum untuk Pemda meningkatkan kualitas belanja kita,” ujarnya.

Adapun kata Setiawan Aswad, penekanan dari Gubernur terpilih ada pada empat aspek utama yakni pengembangan sumber daya manusia (SDM), pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan.

“Nanti kita akan mencermati, efisiensi kita lakuka, kita memangkas belanja-belanja yang tidak mengarah langsung kepada masyarakat dan ini sudah bersesuaian dengan tadi apa yang menjadi penekanan dari gubernur terpilih misalnya," jelasnya.

Nasib Pelaku Jasa Konstruksi 

Rencana efesiensi anggaran atau pemangkasan anggaran oleh pemerintah dianggap mengenyampingkan nasib para pelaku jasa konstruksi.

Pasalnya, Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menjadi salah satu kementrian yang terbesar mengalami pemangkasan anggaran.
Dari total pagu Rp110,95 triliun, Kemen PU mengalami pemangkasan anggaran hingga 80 persen atau Rp81,38 triliun.

Pemangkasan anggaran untuk menyukseskan MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu, pun dianggap diskriminatif terhadap pekerja konstruksi.

Sebab, selain anggaran yang dipangkas, kerja sama lintas sektor untuk menyukseskan program MBG tersebut, juga dianggap kurang melibatkan pelaku konstruksi.

"Nah ada kerjasama lintas sektor itu yang tidak menyebutkan Kementerian PU sebagai lembaga atau kementerian yang mengawasi progam makan bergizi gratis itu," kata Ketua DPD Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sulsel, Ir Ar Musmulyadi, ST IPM IAI saat menjadi narasumber FGD di kantor Tribun Timur, kemarin.

Yang dilibatkan dalam lintas sektor MBG itu, lanjut Musmulyadi hanya Kementrian Kesehatan, BPOM dan beberapa lembaga lain.

"Nah kemudian muncul pertanyaan kami, apakah efesiensi anggaran atau pemangkasan ini mendiskriminasi pelaku usaha jasa konstruksi atau malah pengusaha hotel dan restoran," ujarnya.

Anggapan diskriminatif itu, kata Musmulyadi bukan tanpa alasan. Sebab kata dia, belum ada penjelasan eksplisit terkait keterlibatan pelaku jasa konstruksi dalam MBG tersebut.

"Kalau dalam konteks lokal Sulsel, kita pelaku jasa konstruksi itu sebenarnya belum dapat gambaran untuk mengakses peran serta atau keterlibatan jasa konstruksi dalam program makan bergizi gratis itu di mana?" sebutnya.

Padahal, dalam sektor jasa konstruksi terdapat tiga bidang yang memungkinkan untuk dilibatkan dalam program MBG itu.

Seperti pelaku jasa untuk pekerjaan konstruksi atau kontraktor, jasa layanan konsultasi dan juga rantai pasok.

"Nah ini (tiga bidang jasa konstruksi) yang sangat terdampak dengan pemangkasan anggaran ini," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina yang juga menjadi narasumber dari FGD itu, mengatakan, akan ada penambahan APBN dan APBD.

Selain itu, Rahman Pina dalam FGD itu, juga menyebut akan ada pembangunan 650 dapur untuk MBG di Sulsel.

Namun, kata Musmulyadi, rencana pembangunan dapur tersebut, belum sebanding dengan juga pelaku jasa konstruksi.

"Karena pelaku jasa konstruksi yang bernaung dalam dua asosiasi (Inkindo dan Perkindo) itu, ada 1.200. Belum lagi kalau kita pisahkan tenaga kerja tetap dan tidak tetap," bebernya.

Musmulyadi, keberadaan pelaku jasa konstruksi tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.

Sebab, sektor konstruksi merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 10,5 persen.

Olehnya itu, ia pun berharap, dalam rencana anggaran nanti baik APBD ataupun APBN, agar sektor konstruksi tidak terabaikan.(*)