Rahman Pina: Efisiensi Anggaran Bukan Ancaman, Beda saat Pandemi Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, merespons kebijakan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran APBN dan APBD tahun 2025. 

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini bukan ancaman bagi ekonomi daerah, melainkan strategi untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional.

"Jangan sampai kebijakan efisiensi anggaran ini dianggap sebagai ancaman yang meruntuhkan ekonomi. Ini lebih pada upaya pemerintah untuk membangun peta baru yang lebih produktif dan memperkuat ekonomi kita," ujar Rahman Pina dalam Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Tribun Timur, Makassar, Selasa (18/2/2025) pagi.

Seperti diketahui, pemangkasan anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37.MK.02/2025 mencapai Rp 306,69 triliun, termasuk Rp 50,59 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD).

Rahman Pina menjelaskan, masyarakat tidak perlu melihat pemangkasan anggaran sebagai faktor yang akan meruntuhkan ekonomi daerah. 

Sebaliknya, kebijakan ini menjadi kesempatan untuk merancang ulang strategi pembangunan yang lebih produktif dan berorientasi pada hasil.

Baca juga: Efisiensi, Anggaran Pemprov Sulsel Dipangkas Rp112 Miliar

"Jangan sampai kesannya bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini meruntuhkan ekonomi. Ini lebih pada penataan ulang belanja negara agar lebih produktif," ujar Rahman Pina.

Dijelaskan, pemerintah sedang membangun peta baru untuk memperkuat pondasi ekonomi kita.

Politisi Golkar ini menegaskan situasi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi di masa pandemi Covid-19. 

Pada masa pandemi, pendapatan negara, baik APBN maupun APBD, mengalami penurunan drastis.

Sehingga pemerintah terpaksa melakukan efisiensi di seluruh sektor. 

Namun saat ini, ekonomi nasional telah pulih dan pendapatan negara bertambah.

Sehingga kebijakan efisiensi lebih diarahkan untuk menata ulang anggaran agar tidak terbuang pada belanja yang kurang produktif.

"Saat pandemi semua pendapatan berkurang, sehingga APBN dan APBD harus dikoreksi besar-besaran. Sekarang, situasinya berbeda. APBN bertambah, APBD juga bertambah, jadi yang dilakukan adalah penataan ulang, bukan sekadar pemotongan," jelasnya.

Menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegiatan pemerintahan yang terlalu larut dalam rutinitas belanja yang tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. 

Misalnya, perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan belanja operasional lainnya yang jumlahnya cukup besar.

"Sekarang, pemerintah sedang mengalihkan anggaran dari belanja yang kurang produktif ke program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat," tambahnya.

Salah satu contoh konkret dari kebijakan ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah. 

Rahman Pina menyebut bahwa program ini telah memberikan dampak signifikan bagi sektor peternakan, pertanian, dan tenaga kerja di Sulsel.

Ia menuturkan sebelum program ini berjalan, banyak peternak ayam, petelur, dan petani sayur mengalami penurunan produksi.

Bahkan beberapa di antaranya terpaksa menutup usaha. 

Namun dengan adanya MBG, permintaan terhadap bahan pangan meningkat, menciptakan efek domino yang menggerakkan ekonomi daerah.

"Saya baru saja mengunjungi salah satu dapur MBG di Antang, Makassar. Di sana, satu dapur mempekerjakan 47 orang dan membutuhkan sekitar 30 ribu butir telur per bulan. Jika kita butuh 650 dapur di Sulsel, bayangkan dampaknya terhadap tenaga kerja dan sektor pangan kita," ungkapnya.

Rahman Pina menambahkan, program ini juga membentuk ekosistem ekonomi baru. 

Dari petani yang memasok sayur, peternak yang menyediakan telur, hingga pekerja dapur yang mengolah makanan, semuanya mendapat manfaat langsung.

"Anggaran memang dipangkas sekitar Rp112 miliar untuk Sulsel, kelihatannya besar. Tapi kalau kita lihat dampak dari pengalihan anggaran ini, justru sangat luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Oleh karena itu, ia mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat kebijakan ini sebagai upaya membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Kita harus beradaptasi. Pemerintah sekarang ingin memastikan bahwa anggaran digunakan untuk hal-hal yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya.

Adapun terkait kebijakan pemangkasan anggaran anggaran, Tribun Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel”.