Ketua Perkindo Sulsel: Efisiensi Anggaran untuk MBG, Tidak Berpihak ke Pelaku Jasa Konstruksi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencana efesiensi anggaran atau pemangkasan anggaran oleh pemerintah dianggap mengenyampingkan nasib para pelaku jasa konstruksi.

Pasalnya, Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menjadi salah satu kementrian yang terbesar mengalami pemangkasan anggaran.

Dari total pagu Rp110,95 triliun, Kemen PU mengalami pemangkasan anggaran hingga 80 persen atau Rp81,38 triliun.

Pemangkasan anggaran untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu, pun dianggap diskriminatif terhadap pekerja konstruksi.

Sebab, selain anggaran yang dipangkas, kerja sama lintas sektor untuk menyukseskan program MBG tersebut, juga dianggap kurang melibatkan pelaku konstruksi.

"Nah ada kerjasama lintas sektor itu yang tidak menyebutkan Kementerian PU sebagai lembaga atau kementerian yang mengawasi progam makan bergizi gratis itu," kata Ketua DPD Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sulsel, Ir Ar Musmulyadi, ST, IPM, IAI.

Musmulyadi mengutarakan hal tersebut saat menjadi narasumber Forum Grup Discussion (FGD) yang berlangsung di Kantor Tribun-Timur, Jl Cendrawasih, Nomor 430, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025) siang.

Yang dilibatkan dalam lintas sektor MBG itu, lanjut Musmulyadi hanya Kementrian Kesehatan, BPOM dan beberapa lembaga lain.

"Nah kemudian muncul pertanyaan kami, apakah efesiensi anggaran atau pemangkasan ini mendiskriminasi pelaku usaha jasa konstruksi atau malah pengusaha hotel dan restoran," ujarnya.

Anggapan diskriminatif itu, kata Musmulyadi bukan tanpa alasan. Sebab kata dia, belum ada penjelasan eksplisit terkait keterlibatan pelaku jasa konstruksi dalam MBG tersebut.

"Kalau dalam konteks lokal Sulsel, kita pelaku jasa konstruksi itu sebenarnya belum dapat gambaran untuk mengakses peran serta atau keterlibatan jasa konstruksi dalam program makan bergizi gratis itu di mana?," sebutnya.

Padahal, dalam sektor jasa konstruksi terdapat tiga bidang yang memungkinkan untuk dilibatkan dalam program MBG itu.

Seperti pelaku jasa untuk pekerjaan konstruksi atau kontraktor, jasa layanan konsultasi dan juga rantai pasok.

"Nah ini (tiga bidang jasa konstruksi) yang sangat terdampak dengan pemangkasan anggaran ini," jelasnya.

Adapun dijelaskan Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina yang juga menjadi narasumber dari FGD itu, bahwa akan ada penambahan APBN dan APBD, lanjut Musmulyadi, belum berpihak terhadap pelaku jasa konstruksi.

Selain itu, Rahman Pina dalam FGD itu, juga menyebut akan ada pembangunan 650 dapur untuk MBG di Sulsel.

Namun, kata Musmulyadi, rencana pembangunan dapur tersebut, belum sebanding dengan juga pelaku jasa konstruksi.

"Karena pelaku jasa konstruksi yang bernaung dalam dua asosiasi (Inkindo dan Perkindo) itu, ada 1.200. Belum lagi kalau kita pisahkan tenaga kerja tetap dan tidak tetap," bebernya.

Musmulyadi, keberadaan pelaku jasa konstruksi tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.

Sebab, sektor konstruksi merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) di atas 10,5 persen.

Olehnya itu, ia pun berharap, dalam rencana anggaran nanti baik APBD ataupun APBN, agar sektor konstruksi tidak terabaikan.

FGD yang dipandu Pimpinan Umum Tribun Timur, Andi Surudji ini juga menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten.

Seperti Kepala Bapelitbangda Sulsel Setiawan Aswad, Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Publik Unhas, Prof Abdul Hamid Paddu dan Sekretaris BPD Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia Sulsel, Nasrullah Karim.(*)